Kajian sosiologi pemerintahan dalam buku ini berkisar mengenai penjelasan konsep sosiologi dan pemerintah tentang pemenuhan kebutuhan rakyat akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil dilihat dari sudut proses sosial, institusi sosial, perilaku sosial, dan sistem nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat.Melalui buku ini, penulis berusaha membangun konsep sosiologi pe…
Kasus-kasus kejahatan atau kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini mencuat ke permukaan menghentak kita semua. Pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya tergolong masih anak-anak, berumur di bawah 18 tahun. Dalam hal hubungan seksual orang dewasa ke anak dapat dilakukan dengan kekerasan, perkosaan, sampai pada tipu daya bahkan “mau sama mau”, atau berupa pelecehan seksual. Kesemuan…
Kondisi HAM 2005 mencatat bagaimana Indonesia masih terkungkung pada rantai impunitas. Hal Ini terlihat dari persidangan Kasus Abepura di mana majelis hakim membebaskan para terdakwa pelaku pelanggaran HAM tanpa mengindahkan sistem pertanggungjawaban komando (command responsibility) yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Upaya untuk merayakan kebebasan sipil dan kemerdeka…
Dalam buku ini diulas secara induktif, mulai konsep pertanggungjawaban pidana dalam negara hukum hingga pada pembahasan korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Pembahasannya disusun secara sistematis hingga pada “substansi klimaks” yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi buku. Disebutkan substansi klimaks di buku ini, korporas…
Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena anak adalah generasi penerus bangsa. Selain itu agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Buku ini dibuat…
Hubungan partai politik dan proses penyelenggaraan administrasi publik dalam sistem birokrasi pemerintah tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, namun keduanya dapat dibedakan peran dan sistemnya. Eksistensi partai politik sebagai salah satu ciri emerintahan demokratis, diperlukan sarana politik demokrasi lainnya, yakni diselenggarakannya pemilihan umum yang adil. Semenjak dikembangkanny…
Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan penelitian hukum khususnya mahasiswa fakultas hukum. akdemisi. peneliti. dan praktisi hukum yang ingin mengetahui seluk beluk metode penelitian dan penulisan hukum secara lengkap dan mendalam. Buku ini juga membahas materi penelitian untuk penulisan Legal Memorandum beserta fungsi penelitian hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang …
Seolah-olah kaum demokrat dengan lembaga demokrasi dan kaum anti demokrat dengan lembaga anti demokrasi itu sama saja. Tidak ada bedanya Soeharto, pengikut, dan lembaga politik yang menopang kediktatoran fasis Orde Baru dengan kaum demokrat yang menggulingkannya. Seolah-olah tidak ada pertarungan politik (political struggle) bahkan perang demokrasi berkepanjangan (protract Seolah-olah kaum demo…
Dalam konteks Huku Bisnis atau Hukum Ekonomi, banyaknya bentuk klausula baku dalam transaksi, perlunya perlindungan konsumen, perlunya wawasan tentang pasar modal dan perbankan, bentuk tindak pidana ekonomi dan lain-lain sangat penting untuk membekali seorang Sarjana Hukum guna menguasai skill and power of legal problem solving, sehingga diharapkan kelak dapat memberi legal problem solution yan…
Buku ini membedah makna, kedudukan, dan implikasi hukum naskah Proklamasi dalam kerangka analisis yang holistik, yaitu yuridis, filosofis, politis dan historis, meskipun tetap mengedepankan dengan metode analisis Hukum Normatif.
Persoalan paling mendasar dalam ekonomi-politik, dalam arena internasional maupun domestik, adalah persolan ketimpangan distribusi dan kemiskinan. Masalah berat jangan-jangan bukan kelangkaan sumberdaya, seperti yang selalu mendasari pemikiran para ekonom, tetapi justru poverty amidst Plenty. Sebenarnya sumberdaya cukup tersedia bagi semua, namun tidak semua orang punya ak Persoalan paling mend…
Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerinth provinsi, kabupaten dan walikota dipilih secara demokratis”. Frasa “dipilih ecara demokratis” bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah secara lan…
Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan kejahatan biasa (extra ordinary), terorganisir (organized), dan lintas negara (transnational), sehingga dapat dikategorikan seba…