Hubungan Indonesia - Belanda Periode 1945 - 1950

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

414 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 SUW h

Tsunami dan Bakti Taruna

Edisi

-

ISBN/ISSN

9792521208

Deskripsi Fisik

xi, 326 hlm.: ill.; 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

355 IND t

Rakyat Sejahtera Negara Kuat: mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 …

Negara Republik Indonesia didirikan dengan sebuah mimpi besar,yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu,berdaulat,demokratis,adil dan sejahterah lahir batin berdasarkan Pancasila.

Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010 - 2015

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

198 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.017 IND c

Desain Induk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Tahun 2012 - 2025

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ii, 99 hlm.; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 POL d

Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Evaluasi Gerakan Disiplin Nasional Instansi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ii, 51 hlm.: ill.; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 POL p

Hak Asasi Manusia dan Good Governance : membangun suatu keterkaitan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 233 hlm ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

323 SAN h

Solusi Masalah NKRI Menurut RRHS: buku pertama

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791498210

Deskripsi Fisik

ix, 202 hlm.: ill.; 18 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

303 SAP s

Kajian Terhadap Peraturan Tata Tertib DPR RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

157 hlm.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348 KAT k

Tata Pemerintah Yang Baik: (forum koordinasi dan konsultasi) kementeriaan koo…

Pada dasarnya Forum Koordinasi dan Konsultasi ini merupakan wada interaksi, tukar pandangan dari berbagai unsur Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi dan Akademisi tentang berbagai upaya dan langkah kebijakan yang perlu ditempuh guna mengimplementasikan prisip - prinsip Tata Pemerintahan yang baik atau Good Governance yang memang sudah menjadi tuntunan masyarakat dalam rangka mewujudkan Pemerintah…

Menetapkan Penghayatan Dan Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarak…

Persoalan yang harus kita kaji dan harus bersama bukan lagi Pancasila sebagai dasar negara,tetapi bagaimana pengalaman dan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,utamanya dalam mengelolah dan menyelesaikan permasalahan bangsa yang kita hadapi bersama.

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ii, 65 hlm.: ill.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.04 POL r

Tindak Pidana Pemilu

Buku ini adalah hasil pemikiran seorang yang pakar dibidang hukum dan pemilihan umum di Indonesia. keistimewaan buku ini, yakni membahas tindak pidana pemilu, baik secara teoretis maupun praktis yang di dukung dengan data tindak pidana pemilu di seluruh Indonesia. kasus-kasus tindak pidana pemilu yang terjadi, serta penyelesaiannya.

Penataan Kerangka Regulasi Keamana Nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799622956

Deskripsi Fisik

xxxii, 360 hlm.: ill.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

355 PRI p

Perancangan Strategik Instansi Pemerintah: Modul 2 dari 5 modul sosialisasi s…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 43 hlm.: ill.; 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

330 IND p

Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan: Modul 3 dari 5 modul sosialisasi si…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

V, 49 hlm.: ill.; 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

330 IND p

Penyusun Laporan AKIP: modul 5 dari 5 modul sosialisasi sistem akutanbilitas …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 49 hlm.: ill.; 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

330 IND p

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

351 IND s

Poros Maritim

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021877357

Deskripsi Fisik

i, 421 hlm.: ill.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341 LIM p

Public Administration In Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

299 hlm.: ill.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 TJO p

Pendidikan Keadvokatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790073074

Deskripsi Fisik

xvi, 294 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.052 ISH p

Hukum Rumah Susun dan Apartemen

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790073333

Deskripsi Fisik

x, 392 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.06 SUT h

Hukum Pidana Perbankan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790074408

Deskripsi Fisik

viii, 118 hlm.: ill.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.1 ARR h

Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790074699

Deskripsi Fisik

xiv, 326 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.077 HSS h

Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Keharmonisasi Hukum …

Edisi

-

ISBN/ISSN

97860215682254

Deskripsi Fisik

viii 404 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 EFF t

Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 331 hlm,: ill.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 LAN s

Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia

Buku ini merupakan hasil karya seorang yang berkompeten dalam bidangnya. Buku ini membahas baik secara teoretis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintahan daerah; substansi hukum pemerintahan daerah di Indonesia; struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah; mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah; kebijakan politik dalam otonomi …

Naskah Akademik Rancangan Tentang Transaksi Elektronik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 145 hlm.; 15 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.099 IND n

Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator

Acipkali publik menybut era desentralisasi sebagai era 'razim pilkada'.dengan 33 provinsi,512 kabupaten dan kota,hampir tiada tanpa pilkada.salah satu implikasi pelaksanaan pilkada adalah munculnya banyak konflik yang disebabkan oleh pelanggran hukum.

Membangun Daerah Membangun Republik Sebuah Peta Ekonomi : buku IV wilayah pul…

Banyak temuan menarikj dari hasilpenelitian Peta Ekonomi yang publikasinya kami berijudu Membangun republim ini. Di anataranya,tentang klaster hasil pertanian tanaman oangan, perkebunan, perternakan, perikanan dan kehutanan di semua provinsi kabupaten/kota dari sabang hingga marauke.