Buku ini merupakan hasil karya seorang yang berkompeten dalam bidangnya. Buku ini membahas baik secara teoretis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintahan daerah; substansi hukum pemerintahan daerah di Indonesia; struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah; mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah; kebijakan politik dalam otonomi …
Acipkali publik menybut era desentralisasi sebagai era 'razim pilkada'.dengan 33 provinsi,512 kabupaten dan kota,hampir tiada tanpa pilkada.salah satu implikasi pelaksanaan pilkada adalah munculnya banyak konflik yang disebabkan oleh pelanggran hukum.
Banyak temuan menarikj dari hasilpenelitian Peta Ekonomi yang publikasinya kami berijudu Membangun republim ini. Di anataranya,tentang klaster hasil pertanian tanaman oangan, perkebunan, perternakan, perikanan dan kehutanan di semua provinsi kabupaten/kota dari sabang hingga marauke.
Buku Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi ini berisis materi hukum tata negara positif yang berlaku di Indonesia saat ini, terutama setelah adanya Perubahan UUD 1945 dan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan.
Kesadaran semua pihak untuk berpegang teguh pada koridor menjadi penting, betapapun koridor itu belum sempurna. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya merupakan koridor terkokoh yang harus dijaga bersama. Sebagai bagian dari bangsa, TNI sangat memahami bahwa TNI harus bekerja keras mengembalikan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional,…
Buku ini bermanfaat terutama bagi mahasiswa peminat bidang ilmu informasi dan perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah seperti: Manajemen Pengetahuan, Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Filsafat Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Manajemen Sistem Perpustakaan, Referens, dan mata kuliah lain yang relevan. Karena teknik pembahasannya bersifat umum dan praktis, maka para pem…
Sesudah REformasi Keuangan Negara kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara pada khususnya kebijakan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara telah diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 /PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaa…
Buku Penerapan Good Governance di Indonesia yang merupakan hasil kajian dari Lembaga Administrasi Negara ini akan memaparkan bagaimana pandangan berbagai kalangan terhadap penerapan good governance di Indonesia.
Buku ini membahas transformasi institusi pendidikan perwira TNI AL dari sudut pandang sosiologis dengan metode penelitian Soft Systems Methodology. sebagai sebuah penelitian, buku ini menjelaskan bagaimana relasi antara agen dan struktur di dalam institusi SESKOAL dalam konteks globalisasi, menjadi latar sosiologis yang sangat penting untuk membaca kecenderungan-kecenderungan perubahan yang pad…
Buku yang hadir dihadapan pembaca ini bermaksud menguraikan dan membahas prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Dengan adanya buku ini pembaca dapat mengetahui konsepsi dan rasionalitas penormaan dalam pengaturan mediasi di pengadilan sebagaimana terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta persamaan dan perbedaannya dengan PERMA Nomor 2 tahun 2003. S…