Ditapis dengan
Legal Drafting : teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan
Salah satu ciri utama sistem hukum civil law adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam konteks Indonesia, mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia serta keberadaan pemerintah daerah yang diberi kewenangan membuat peraturan, tentu dibutuhkan banyak sekali peraturan perundang-undangan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Namun sayangnya, kebutuhan akan peraturan perundang-u…
- Edisi
- ed. 1, cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786024258849
- Deskripsi Fisik
- xvi, 272 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 ANS l
Etika Pelayanan Publik : sebuah pengantar
Pelayanan publik dimaknai sebagai segala usaha yang dilakukan oleh orang atau badan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak swasta, tetapi yang berperan paling penting di dalam memenuhi kebutuhan rakyat adalah negara melalui aparatur negara. Namun ketika pelayanan publik memberi peluang memperoleh keuntungan, praktik pelayanan publik oleh aparatur negara yang …
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786232311015
- Deskripsi Fisik
- xii, 344 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 NGO e
Welfare State vs Globalisasi : gagasan negara kesejahteraan di Indonesia
Buku ini merupakan perkenalan awal tentang gagasan kesejahteraan yang dapat dilepaskan dari keberadaan hukum administrasi negara, yang harus berhadapan dengan globalisasi. Di dalam buku ini diuraikan tentang sejarah kelahiran, penggolongan, cakupan-cakupan program, maupun perkembangan terkini negara kesejahteraan. Buku ini merupakan panduan untuk memahami secara utuh pertumbuhan dan perkembanga…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 9786232310940
- Deskripsi Fisik
- xxx, 250 hlm.: ill.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 361 PAL w
Legal Drafting : teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan
Salah satu ciri utama sistem hukum civil law adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam konteks Indonesia, mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia serta keberadaan pemerintah daerah yang diberi kewenangan membuat peraturan, tentu dibutuhkan banyak sekali peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun sayangnya, kebutuhan akan peraturan perundang-…
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786024258849
- Deskripsi Fisik
- xvi, 272 hlm.; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340 ANS l
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Perencanaan sangat diperlukan untuk menyesuaikan tujuan yang hendak dicapai dalam pembanagunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. Proses perencanaan pembangunan saat ini dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politi, serta proses bottom-up dan top-d…
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786232310278
- Deskripsi Fisik
- xvi, 320 hlm.; 23cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 307 SAK p
Hukum dan Kebijakan Publik
Hukum tidak akan berarti tanpa jiwa moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, pengambilan keputusan hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Buku ini membahas tentang hukum pada umumnya, perihal kaidah hukum, pengembangan dan penegakan hukum, kebijakan publik mul…
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786237060192
- Deskripsi Fisik
- xii, 306 hal.: ill.; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343 SUR h
Administrasi peradilan : model, prinsip, dan tata kelola
Sejak abad ke-12 di mana kekuasaan yudikatif masih berada di tangan seorang raja, organisasi peradilan (curio regis) telah eksis lebih dahulu dibanding profesi atau jabatan para hakim seperti yang kita kenal dalam negara modern saat ini. Sejak disahkannya The Act of Settlement pada tahun 1701 di Inggris dan diiringi adanya perubahan paradigma politik, sosial, budaya, dan sistem ketatanegaraan d…
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786232314832
- Deskripsi Fisik
- xxiii,178 hlm. ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.013 HAK a
Pengujian Undang-Undang : perkembangan permohonan perlindungan hak konstitusi…
Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786232315204
- Deskripsi Fisik
- xvi, 160 hlm.: ill.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340 SUB p
Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis: kontroversi pemilihan kepala daera…
Pemilihan kepala daerah yang saat ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia selalu menjadi bahan perbincangan dan diskusi yang menarik baik oleh masyarakat, akademisi, dan juga politisi. Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat, pemilihan kepala daerah sempat dilakukan oleh anggota DPRD. Pelaksanaan proses demokrasi tidak la…
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786232315044
- Deskripsi Fisik
- xx, 172 hlm.: ill.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 320 ADH p
Hak Atas Pangan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM
Melihat literatur di Indonesia yang khusus membahas tema tentang Hak atas Pangan dan Ketahanan pangan masih sangat sedikit, sedangkan pangan merupakan permasalahan mendasar terpenuhinya kebutuhan manusia. Buku ini hadir dan mencoba menjawab terkait Hak atas Pangan dan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan untuk warga negaranya. Buku ini hadir dalam 4 Bagian yakni terkait prospektus da…
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786232314979
- Deskripsi Fisik
- xxii, 206 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 320 DEV h
Peradilan Modern Implementasi ICT Di Mahkamah Konstitusi
Peradilan modern (modern court/justice) dalam negara demokrasi konstitutional (democratic constitutional state) merupakan perangkat hukum yang menjadi kebutuhan setiap warga negara (citizens necessary) dalam menjangkau dan mendapatkan keadilan (access to court and access to justice), bahkan bersifat conditio sine qua non bagi keberlangsungan diskursus hukum dan keadilan antara warga negara dan …
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786232315198
- Deskripsi Fisik
- xxii, 198 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 HAM p
AAPUU: Asas-Asas Pengujian Undang-Undang
Buku ini secara berturutan menyajikan tiga hal terkait Asas-Asas Pengujian Undang-Undang (AAPUU). Pertama, mengulas logika dan asas-asas pemikiran yang menjadi dasar bagi bangunan besar ilmu hukum. Kedua, mengulas terbentuknya AAPUU sebagai hasil kelindan dari berbagai teori, hukum positif (undang-undang), serta praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mengulas tiga puluh enam AAPUU it…
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xxiv, 200 hlm.: ill.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 WIB a
Hukum Ketenagakerjaan : kebijakan dan perlindungan tenaga kerja dalam penanam…
Buku dengan judul Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini, membahas tentang hak asasi manusia atas pekerjaan, perspektif hukum ketenagakerjaan, hubungan ketenagakerjaan, hak dan kewajiban tenaga kerja/pengusaha, perlindungan hukum pekerja, perlindungan hukum pekerja berstatus outsour…
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786232315167
- Deskripsi Fisik
- xiv, 168 hlm.: ill.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340 TRI h
Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian di Mahkamah Konstitusi
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam memilih pemimpin dilaksanakan secara demokratis yaitu melalui Pemilihan baik di pusat maupun di daerah. Pemilihan merupakan syarat minimal penyelenggaraan suatu democratic system. Para pemimpin di daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui mekanisme yang jujur, adil, dan berkala. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsun…
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786232314993
- Deskripsi Fisik
- xxxvi, 188 hlm.: ill.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340 SIL d
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : perlindungan melalui peradilan konstitusional
Buku ini membahas mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang dibentuk oleh konstitusi dan memiliki fungsi sebagai “the protector of human rights” yang mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Bagian awal buku ini akan diberikan ulasan mengenai perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya di dunia yang dimulai dari perkembangan Hak …
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786232315075
- Deskripsi Fisik
- xxiv, 258 hlm.: ill.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340 AGU h
Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia
Membicarakan konstitusionalisme tentu harus mengaitkannya dengan hukum konstitusi yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks perkembangannya, konstitusionalisme tidak berada di ruang hampa. Terdapat dinamika yang bernilai akademis untuk diamati karena pandangan para ahli tentu tidak sama dan serupa. Buku ini bermaksud untuk mengumpulkan berbagai isu penting konstitusionalisme dalam kerangka hu…
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786232315020
- Deskripsi Fisik
- x, 184 hlm.: ill.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 EDD d
Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia
Buku ini secara komprehensif dan runtut menjelaskan pemilu di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga pemilu 2019, dengan disertai analisis yang tajam dan argumentatif. Selain itu, buku ini juga menjelaskan hal lementer, yaitu bahwa pemilu menjadi pengejawatahan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang MK yang mengemukakan postulat yang pada dasarnya mengacu pad…
- Edisi
- ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9786232311329
- Deskripsi Fisik
- xxi, 240 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 320 ISR p
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah
Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD (penyusunan APBD). Dalam praktiknya, tidak sedikit permasalahan yang terjadi ketika perencanaan dan penganggaran daerah dilakukan, baik menyangkut proses maupun substansinya.
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 9786024258238
- Deskripsi Fisik
- xvi, 244 hlm.: ill.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336 HAD s
Etik Hakim Konstitusi : rekonstruksi dan evolusi sistem pengawasan
Dalam buku ini, Penulis mengajukan dua postulat mengenai pentingnya rekonstruksi normatif sistem pengawasan etik Hakim Konstitusi, yaitu pertama, rekonstruksi normatif melalui Perubahan UUD 1945 dan kedua, rekonstruksi normatif melalui Perubahan UU Mahkamah Konstitusi (MK). Di samping itu, Penulis juga melakukan analisis mengenai evolusi sistem pengawasan etik hakim konstitusi, baik dari s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786232311107
- Deskripsi Fisik
- xxiv, 304 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.5 WIR e
Konstitusi Rakyat : partisipasi masyarakat dalam perubahan undang-undang dasar
Buku ini mengulas tentang bagaimana suatu konstitusi selayaknya disusun. Pentingnya pengaturan peran masyarakat dalam perubahan konstitusi dapat menjadi faktor penentu seberapa demokratisnya proses perubahan konstitusi dan substansi yang terkandung dalam konstitusi setelah perubahan tersebut. Konstitusi merupakan hukum di suatu negara yang menjadi acuan dan parameter dalam pembentukan peraturan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786232310964
- Deskripsi Fisik
- xxii, 180 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.03 SAP k
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah