Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman bahasa, suku, dan budaya. Dalam keberagaman tersebut, dibutuhkan kiat dan kerja keras untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Cita-cita dan tujuan negara akan terwujud jika terdapat kondisi yang aman, damai, tenteram, dan tertib. Satpam, sebagai salah satu perangkat yang menjaga ketertiban di kalangan masyarakat, berperan penting dalam m…
Buku ini memaparkan bagaimana tes davido-chad bekerja pada ekumpulan kasus yang mengandalkan citra dari ingatan manusia. Trauma-trauma yang dikubur dalam alam bawah sadar diungkap melalui serangkaian tes demi mendobrak kebisuan karena nasalah yang dianggap tabu atau memalukan oleh korban. Mereka berasal dari berbagai latar belakang benua, usia, kenis kelamin dan pekerjaan.
Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar yang meniadakan pidana ada dua macam, yakni yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar undang-u…
Tulisan ini mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan hukum perkawinan beda agama dan didukung dengan fakta fenomena-fenomena empirik di lapangan masih terjadinya perkawinan beda agama di tengah-tengah masyarakat yang telah terpola dalam kehidupan lembaga hukum perkawinan di Indonesia, juga menjadi salah satu alasan ditulisnya m…
Buku ini membahas tentang usaha menjaga kebinekaan yang kita miliki, didalamnya terhimpun pemikiran cerdas 20 peserta lomba esai nasional Stikom Surabaya (LENSA) 2018 yang melingkupi beberapa aspek kehidupan kita. Mulai dari politik, budaya, agama, sumber daya alam, sumber daya manusia hingga teknologi.
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Birokrasi Pemerintah yang di dalamnya terdapat tiga persoalan sederhana namun belum diuraikan oleh pakar hukum yaitu mengenai kewenangan, jabatan, dan birokrasi. Pertama, kewenangan. Istilah ini sering kali disamakan dengan wewenang, namun jelas esensi keduanya berbeda. Implikasinya adalah ragamnya penafsiran dan kesulitan untuk mengklasifikasikan istilah …
Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Perencanaan sangat diperlukan untuk menyesuaikan tujuan yang hendak dicapai dalam pembanagunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. Proses perencanaan pembangunan saat ini dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politi, serta proses bottom-up dan top-d…
Didorong oleh perkembangan ilmu dan teknologi, serta pesatnya perkembangan pengaturan di segala aspek kehidupan manusia dan masyarakat, maka sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa buku ini harus diselaraskan dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Tujuannya tiada lain adalah agar apa yang disajikan pada substansi ataupun sumber pustaka rujukan mampu memberikan pencerahan sekaligus pemantik s…
Hukum tidak akan berarti tanpa jiwa moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, pengambilan keputusan hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Buku ini membahas tentang hukum pada umumnya, perihal kaidah hukum, pengembangan dan penegakan hukum, kebijakan publik mul…
buku seri kedua dari buku pengantar hukum media ini, memfokuskan pada pembahasan hukum media massa. dimana secara garis besar semua penggunaan media massa atau media yang bersentuhan dan/atau bersinggungan dengan masyarakat luas atau khalayak ramai, akan berdampak terhadap hukum positif. Oleh karena itu, penggunaan media konvensional maupun new media dengan berbasis digital, selama penyampaian …
Revolusi dan konvergensi teknologi informasi perlu dibahas melalui pendekatan teori hukum, legislasi dan regulasi sehingga dapat tercapainya tujuan masyarakat informasi di Indonesia yang didasarkan Pancasila. Buku ini diawali dengan pemahaman historikal rezim cyberlaw di Indonesia yaitu tentang qua vadis undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE 2008),…
Buku ini mengkaji perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak agar efektivitas lelang eksekusi dapat dirasakan oleh semua pihak secara adil, bermanfaat dan pasti. Jika kredit telah macet, maka objek jaminan berupa tanah berikut bangunan dan benda-benda yang …
Sejak diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ),Indonesia telah memperbaiki tiga UU HaKI sebelumnya,dan membentuk UU HaKI yang lain (UU Perlindungan Varitas Tanaman,UU Desain Industri,UU Rahasia Dagang, UU Tata Letak Sirkuit Terpadu…
Kampung-kampung nelayan yang terkesan miskin, padat, dan kumuh merupakan pemandangan yang biasa terlihat di sepanjang pesisir pantai. Kondisi tersebut diperburuk oleh gagasan, ide, persepsi, perilaku yang negatif sebagai perwujudan dari budaya hukum yang dapat menghambat proses hukum pada tataran akhir pencapaian tujuan hukum yaitu ke arah kesejahteraan. Terbentuknya budaya hukum negatif selama…
Sejak abad ke-12 di mana kekuasaan yudikatif masih berada di tangan seorang raja, organisasi peradilan (curio regis) telah eksis lebih dahulu dibanding profesi atau jabatan para hakim seperti yang kita kenal dalam negara modern saat ini. Sejak disahkannya The Act of Settlement pada tahun 1701 di Inggris dan diiringi adanya perubahan paradigma politik, sosial, budaya, dan sistem ketatanegaraan d…
Setiap hari kita masih mendengar rintihan anak-anak yang disiksa dan dianiaya hingga ada yang terbunuh, baik yang dilakukan keluarganya maupun masyarakat. Anak-anak yang disekap, diculik, ditelantarkan, diperkosa, atau anak-anak yang diperdagangkan. Itulah anak-anak korban kekerasan, yang hingga kini belum mendapatkan pelayanan dan bantuan yang memadai, baik yang dari negara dan pemerintah maup…
Buku ini untuk memberikan gambaran secara teoritis dan yuridis mengenai terbentuknya perbatasan darat antar negara dengan setting kasus perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pemahaman secara teoriti dan yuridis tidak hanya penting diketahui oleh masyarakat akademik saja, melainkan juga seluruh anak bangsa agar bisa memahami konsep Negara Kesatuan Republik In…
Pemikiran mengenai hak cipta mulai dari Statute of Anne hingga Berne Convention serta bagaimana hukum hak cipta berkembang di Indonesia dijelaskan dalam buku ini. Secara terperinci dan lengkap, buku ini mengulas beberapa tema penting yang antara lain meliputi hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual; pemikiran para filsuf tentang hak cipta; hak moral; hak ekonomi; hubungan hak mor…
Hukum pidana di Indonesia saat ini secara historis terkait erat dengan hukum pidana Belanda. Harus diakui, dengan mewarisi hukum pidana Belanda, kita juga mewarisi karakternya yang berbasis pada konflik, yakni bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan sengketa dan kerugian material akibat tindak pidana, harus diselesaikan melalui pengadilan—yang dipandang sebagai satusatunya sarana untuk men…
Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…
Pemilihan kepala daerah yang saat ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia selalu menjadi bahan perbincangan dan diskusi yang menarik baik oleh masyarakat, akademisi, dan juga politisi. Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat, pemilihan kepala daerah sempat dilakukan oleh anggota DPRD. Pelaksanaan proses demokrasi tidak la…
Melihat literatur di Indonesia yang khusus membahas tema tentang Hak atas Pangan dan Ketahanan pangan masih sangat sedikit, sedangkan pangan merupakan permasalahan mendasar terpenuhinya kebutuhan manusia. Buku ini hadir dan mencoba menjawab terkait Hak atas Pangan dan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan untuk warga negaranya. Buku ini hadir dalam 4 Bagian yakni terkait prospektus da…