Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian di Mahkamah Konstitusi

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam memilih pemimpin dilaksanakan secara demokratis yaitu melalui Pemilihan baik di pusat maupun di daerah. Pemilihan merupakan syarat minimal penyelenggaraan suatu democratic system. Para pemimpin di daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui mekanisme yang jujur, adil, dan berkala. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsun…

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : perlindungan melalui peradilan konstitusional

Buku ini membahas mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang dibentuk oleh konstitusi dan memiliki fungsi sebagai “the protector of human rights” yang mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Bagian awal buku ini akan diberikan ulasan mengenai perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya di dunia yang dimulai dari perkembangan Hak …

Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia

Membicarakan konstitusionalisme tentu harus mengaitkannya dengan hukum konstitusi yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks perkembangannya, konstitusionalisme tidak berada di ruang hampa. Terdapat dinamika yang bernilai akademis untuk diamati karena pandangan para ahli tentu tidak sama dan serupa. Buku ini bermaksud untuk mengumpulkan berbagai isu penting konstitusionalisme dalam kerangka hu…

Penetapan Tersangka dan Praperadilan : serta perbandingannya di Sembilan Negara

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Namun di dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang merugikan hak konstitusional warga negara. Semula, tidak ada forum hukum untuk menguji keabsahan suatu penetapan tersangka, hingga akhirnya keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo…

Politik Hukum Yudisial : sumber pembangunan hukum nasional

Dalam pandangan Dr. Irfan, politik hukum yudisial dapat menjadi sumber dalam pembangunan hukum nasional, sehingga dapat menopang dan mendukung perencanaan pembangunan nasional yang akan ikut menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sehingga akan hadir sistem perencanaan pem…

Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Buku dengan judul Pemberantasan Korupsi di Indonesia ini membahas mengenai isu-isu menarik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa isu dibahas secara tuntas dengan memperdalam bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Berbagai alternatif upaya pemberantasan korupsi ditawarkan baik secara represif maupun preventif. Pada Bab II buku ini diba…

Hukum Acara Perdata : Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, d…

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9789794031001

Deskripsi Fisik

xliv, 914 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 HAR h

Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sengketa tanah kerap terjadi di Indonesia. Untuk itu, sebagai pemilik lahan tentu harus lebih waspada lagi agar terhindar dari kasus sengketa tanah. Dengan semakin mendesaknya peran dan manfaat tanah terhadap kehidupan makhluk hidup, maka dalam pemanfaatannya harus diatur dengan ketentuan hukum agar pemanfaatan tanah bisa optimal dan dapat memberikan kesejahtera…

Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Buku ini menguraikan persoalan tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang/jasa berdasarkan tinjauan praktis dan teoretis. Penulis memadukan pengalaman praktik serta aspek teoretis-ilmiah. Dibahas juga sejarah peraturan pengadaan barang/jasa, metode serta tahapan pengadaan barang/jasa, serta menelaah aspek norma dan etika serta prinsip-prinsip hukumnya untuk menghindari potensi terjadiny…

Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan

Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI. Hasil dari pendaftaran itu berupa sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat maksudnya "selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yudiris yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar"

Hukum Pengangkutan Laut

Pengangkutan Laut salah satu moda transportasi yang cukup penting, terlebih lagi bagi Indonesia yang wilayahnya sebagian besar adalah wilayah perairan dan laut. Kehadiran moda transportasi ini tidak saja semata-mata untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain, akan tetapi juga sebagai sarana dalam menjaga kedaulatan negara. Mengingat potensi wilayah laut sangat strategis,…

Tindak pidana internasional: di dalam dan di luar yurisdiksi Mahkamah Pidana …

Buku ini ,pertama, akan membahas pengertian tindak pidana internasional dan tindak pidana internasional termasuk di dalamnya adalah jenis-jenis dari keduanya; kedua, akan diuraikan upaya yang pernah dilakukan dalam rangka penegakan terhadap tindak pidana internasional. Pada bagian ketiga dan keempat, mengurai pembagian tindak pidana internasional di dalam dan di luar yuridksi Mahkamah Pidana In…

Negara Kebangsaan Pancasila : Kultural, Historis,Filosofis,Yuridis,dan Aktual…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789798658248

Deskripsi Fisik

xiv, 725 hl. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 KAE n

Dilema Eksekusi : Ketika Eksekusi Perdata Ada di Samping Jalan Pembelajaran D…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978025834301

Deskripsi Fisik

246 hlm.: 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 HER d

Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786026795311

Deskripsi Fisik

ix, 122 hlm.; ill.: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.63 MUN m

Metode Riset Hukum : pendekatan teori dan konsep

"Pengertian dan pengetahuan yang mendalam terhadap suatu riset hukum sangat diperlukan. Tujuannya, agar seorang periset hukum dapat memilah-milah dan memilih metode yang tepat ketika melakukan riset di bidang hukum sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang berkualitas dan akurat. Karena itu, seorang periset hukum sudah semestinya memahami secara baik hakikat dan wujud dari riset hukum. …

Dinamika Politik Hukum di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786024222710

Deskripsi Fisik

xv, 336 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 MAN d

Pengantar Ilmu Hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

9789792959482

Deskripsi Fisik

vii, 301 hlm.: ilustrasi.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 WID p

Otonomi khusus Papua: dinamika formulasi kebijakan yang semu

Kebijakan otonomi khusus di Papua menjadi jalan tengah meredam ancaman disintegrasi yang serius dari rakyat Papua. Para aktor informal dan mayoritas rakyat Papua menolak kebijakan otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah dan para tokoh agama saat itu.

Teori Hierarki Norma Hukum

"Buku ini hadir untuk membumikan teori hierarki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam buku ini, perspektif teori hierarki norma hukum dikemas sebagai kerangka berpikir untuk melihat wujud penerapannya pada sistem negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lebih dari itu,buku ini juga menawarkan ide segar dengan memperkenalkan temuan-temuan baru dalam perkem…

Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun : Gagasan dan Pemikiran

DENGAN bingkai perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia, mulai dari zaman pendudukan Belanda, penjajahan Jepang, masa awal kemerdekaan, masa pembangunan Indonesia, hingga saat ini, Mochtar menceritakan lima episode perjuangan hidupnya. Tiap babak perkembangan ekonomi memiliki tantangan sekaligus peluang, yang dengan jeli ditangkap dan diperjuangkan sehingga terwujud dalam pertumbuhan Lippo Grou…

Pengujian Formil : undang-undang di negara hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786027995260

Deskripsi Fisik

xi, 206 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 ASS p

Pancasila : Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara

"Hidup berbangsa dan bernegara tidak lain merupakan kehidupan berkonstitusi. Dalam konteks bernegara, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi jiwa bagi identitas konstitusional bangsa Indonesia dengan lima prinsip dasar kebangsaan, yaitu: pluralisme, inklusivisme, universalisme, nasionalisme, dan konstitusionalisme yang berindentitas Pancasila. Sementara itu, pergulatan pengaruh nilai-nilai univers…

Judicial Preview Terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional

"Pengujian Undang Undang (Judicial Review) no 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) kepada Mahkamah Konstitusi, menjadi tanda bahwa masih belum terdapat suatu jalan yang dapat menyelesaikan masalah antara hukum tata negara nasional dengan hukum (perjanjian) internasional. Masalah itu adalah Undang …

Narkotika anak: pidana dan pemidanaan

"Penyalahgunaan narkotika bukan lagi hal yang baru di Indonesia. Bahkan kejahatan narkotika disebut kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena jaringan peredaran sangat luas lintas batas negara. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang luar biasa juga untuk menanggulanginya. Salah satu yang menjadi permasalahan serius adalah ketika anak ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, ten…

Lembaga Negara : konsep, sejarah, wewenang, dan dinamika konstitusional

"Pasca reformasi konstitusi (1999-2002), perubahan lembaga negara benar-benar menjadi “mata air” yang tidak pernah kering untuk terus ditimba para peminat dan pengkaji hukum tata negara. Dibandingkan buku-buku lain dengan tema serupa yang berasal dari hasil olah pikir para pakar dan pengkaji hukum tata negara, buku ini berupaya mengambil dan menambahkan sisi lain yang acapkali diabaikan seb…

Daulat Wakil Rakyat Memilih Pejabat : konstitusionalitas persetujuan DPR dala…

"Pengisian jabatan publik merupakan sesuatu yang menarik untuk diamati dan ditelisik. Sebab, proses pengisian atau rekrutmen jabatan publik akan sangat berkorelasi dengan seberapa profesional, akuntabel, dan baik kinerja sebuah institusi nantinya. Jika prosedur penentuan jabatan publik saja sudah sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan pragmatis dan oportunis, maka jangan salahkan jika sua…

Independensi Kekuasaan Kehakiman : bentuk-bentuk dan relevansinya bagi penega…

"Intervensi terhadap independensi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maupun intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, adalah suatu hal yang bersifat fatal bagi penegakan hukum. Hal tersebut bukan hanya merugikan lembaga kekuasaan kehakiman semata, melainkan lebih merugikan bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan dan…

Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik

"Selama ini masyarakat hanya mengetahui jika putusan pengujian undang-undang di MK sifatnya prospektif (ke depan). Padahal diantara seribuan perkara yang sudah diputus MK, terdapat juga putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut). Putusan yang bersifat retroaktif ini jumlahnya sangat sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim konstitusi harus bermunajat dan mempertimban…

Pengujian Konstitusional Undang-Undang : rigiditas tindak lanjut dalam pemben…

"Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan fundamental yang diadopsi dalam institusi peradilan kontemporer berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pasca reformasi, kewenangan ini secara konstitusional diatur dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia semenjak amendemen konstitusi. Kewenangan pengujian undang-undang ini…