Text

Potret Demokrasi Indonesia: Tren kebebasan, kesetaraan, dan kelembagaan

---

"Buku ini merupakan terbitan Pemerintah Republik Indonesia, di bawah supervisi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan merupakan salah satu publikasi ilmiah atas pengukuran kienerja demokrasi di Tanah Air melalui instrumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun. Penyusunan IDI dilaksanakan berdasarkan fact-based information karena data yang digunakan adalah data empiris sehingga dapat diobservasi. Di sisi metodologis, proses penyusunannya juga melibatkan elemen eksternal non-pemerintah seperti perguruan tinggi, akademisi, peneliti dan LSM. Dengan demikian, proses hulu ke hilir pengukuran IDI telah ditempuh sedemikian rupa sehingga menghasilkan desain metodologi yang fair, ilmiah, dan komprehensif. Metode pengukuran IDI memiliki basis teoretik dan konseptual yang kuat, menyertakan studi perbandingan demokrasi, dan tidak hanya berfokus pada dimensi politik, tetapi juga menyertakan dimensi sosial dan dimensi ekonomi, sehingga penghitungan yang dihasilkan lebih komprehensif. Pengukuran IDI, terdapat 3 (tiga) aspek yang digunakan, yaitu Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, yang dijabarkan menjadi 22 indikator.
Pengukuran IDI 2023 sebagaimana diuraikan dalam buku ini menghasilkan gambaran mengenai wajah terkini demokrasi di Tanah Air, khususnya berkenaan dengan pentingnya revitalisasi kapasitas lembaga demokrasi di daerah. Fokus ini diambil karena performa lembaga demokrasi di daerah masih cenderung lemah merujuk pada hasil pengukuran IDI 2023. Peran lembaga-lembaga demokrasi di daerah perlu diperkuat, khususnya lembaga legislatif dan partai politik. Hal ini karena kedua lembaga tersebut menjadi wadah dan sarana utama dalam menjaring partisipasi politik masyarakat. Melalui dua institusi ini, aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan diproses, dan diformulasikan menjadi kebijakan publik. Proses tersebut menunjukkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung, pada hakikatnya masyarakat terlibat dalam penyusunan kebijakan. Pada satu sisi, lembaga ini juga merupakan tonggak dalam pelaksanaan pemerintahan demokratis karena mewakili masyarakat untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kebijakan melalui mekanisme check and balances.
"

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

PHK-320 IND p

Penerbit

Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.,

Deskripsi Fisik

117 hlm.: ilus.; 24 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

PHK-320

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Politik
Demokrasi
indonesia

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Tim Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar