Perpustakaan Kemenko Polkam

NPP 3171014C1000002

  • Beranda
  • Penghargaan
  • Area Anggota
  • Tentang Kami
    Visi Misi Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Dasar Hukum SOP Profil Perpustakaan Tata Tertib Pustakawan Fasilitas Perpustakaan Jam Layanan Organisasi Koleksi Survei Perpustakaan
  • Layanan
    Usulan Koleksi Koleksi Perpustakaan ISBN Hibah Koleksi Kids Corner Kepuasan Pemustaka Buku Tamu
  • Kegiatan
    Agenda Kegiatan Galeri
  • Panduan
    Pencarian Koleksi Lain-Lain
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pengawasan DPR era reformasi: realitas penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat
Penanda Bagikan

Text

Pengawasan DPR era reformasi: realitas penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat

Wawan Ichwanuddin - Nama Orang;

Perubahan konstitusi yang dilatarbelakangi semangat memperkuat sistem presidensial ternyata tidak mengurangi intensitas penggunaan hak-hak politik DPR terkait dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya. Sulit dibantah bahwa penggunaan hak-hak politik tersebut merupakan panggung politik yang “seksi” dan strategis untuk aktualisasi diri ataupun meraih keuntungan politik-ekonomi, baik bagi politisi maupun partai politik di DPR. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada banyak usulan interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat yang pernah diajukan, meskipun sebagian di antaranya akhirnya ditolak DPR atau bahkan tidak berlanjut karena berbagai sebab.

Jika dari sisi kuantitas penggunaan hak-hak tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan masa Orde Baru, dari sisi substansi menarik untuk dikaji lebih lanjut apakah hal tersebut merupakan indikator bahwa kinerja DPR dalam pengawasan telah optimal. Dengan memfokuskan pada penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat oleh DPR sejak 1999 sampai dengan 2011, buku ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada 2011.


Ketersediaan
#
My Library 328.3345 ICH p
1862015
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
328.3345 ICH p
Penerbit
Jakarta : LIPI Press., 2014
Deskripsi Fisik
xviii, 267 hlm.: ill.; 21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9789797997878
Klasifikasi
328.3345
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Reformasi
DPR
Dewan Perwakilan Rakyat RI
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Ichwanuddin, Wawan
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Kemenko Polkam
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyediakan berbagai koleksi literatur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya literatur bertema politik dan keamananLokasiGedung B Lantai 2Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110Telp : (021) 34830616 E-mail : perpustakaankemenkopolhukam@gmail.com 

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?