buku ini mengulas perkembangan, perubahan, dan warna-warni reformasi birokrasi di beberapa daerah di Indonesia.
-
With recent advances and investment in artificial intelligence, are we on the verge of introducing virtual public servants? Governments around the world are rapidly deploying robots and virtual agents in healthcare, education, local government, social care, and criminal justice. These advances not only promise unprecedented levels of control and convenience at a reduced cost but also claim to c…
Melalui buku ini , semua permasalahan dan jalan keluar dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dianalisis secara mendalam berdasar konsep hukum administrasi negara dan konsep penyelenggara otonomi daerah. Buku ini dapat dijadikan bahan acuan maupun pertimbangan bagi setiap kalangan (Politisi, pejabat negara , pebisnis, dan tokoh publik lainnya) dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pu…
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang l…
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi.
Buku ini merupakan perkenalan awal tentang gagasan kesejahteraan yang dapat dilepaskan dari keberadaan hukum administrasi negara, yang harus berhadapan dengan globalisasi. Di dalam buku ini diuraikan tentang sejarah kelahiran, penggolongan, cakupan-cakupan program, maupun perkembangan terkini negara kesejahteraan. Buku ini merupakan panduan untuk memahami secara utuh pertumbuhan dan perkembanga…
Sejak abad ke-12 di mana kekuasaan yudikatif masih berada di tangan seorang raja, organisasi peradilan (curio regis) telah eksis lebih dahulu dibanding profesi atau jabatan para hakim seperti yang kita kenal dalam negara modern saat ini. Sejak disahkannya The Act of Settlement pada tahun 1701 di Inggris dan diiringi adanya perubahan paradigma politik, sosial, budaya, dan sistem ketatanegaraan d…
Buku yang merupakan hasil penyuntingan ini merupakan sebuah daftar kompilasi dari materi yang mencakup ilmu kepemerintahan yang diambil dari Temu Kajian Ilmu Pemerintahan 1982-1992 serta hasil adaptai dari sebagian tulisan terbaik pada Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Institut Ilmu Pemerintahan yang pernah terbit antara tahun 1980-2005. Kompilasi yang terdapat di dalam buku ini penting digu…
Suatu pemetaan dimensi-dimensi strategis administrasi publik termasuk informasi tentang "core competencies" yang harus diperhatikan dalam administrasi publik. Kompetensi-kompetensi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi penyusun kurikulum akademik. Kemampuan dalam menyusun suatu kebijakan publik, merancang struktur organisasi publik, menerapkan prinsip-prinsip manajemen publik, menggunakan mora…
Analisa kebijakan sebagai metode harus dipahami dari konteks kebijakan sebagai suatu studi. Ketika pemahaman akan dimulai maka sejumlah konsep dan teori akan terkait. Konsep akan memberikan arah dalam pemikiran sedangkan teori adalah instrumen yan digunakan untuk memecahkan masalah. Kebijakan
Buku ini disusun untuk membantu mengisi celah-celah yang tidak terjangkau oleh gerakan nasional pencapaian SDGs. Sebagai pembuka pintu bagi masyarakat luas dan para mahasiswa, khususnya di daerah, untuk masuk dalam pemahaman mendalam tentang SDGs. Isi buku ini menghimpun banyak catatan penting dari keterlibatan penulis dalam program dan kegiatan SDGs, berisi tentang pemahaman substantive SDGs d…
Organisasi dan manajemen Pemerintahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, natar lain: faktor kultur dan budaya dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pengaruh faktor budaya dan kultur yang berupa nilai, norma, dan sikap maupun ekseptasi para pegawai terhadap organisasi dan manajemen pemerintahan, memaksa pemerintah melakukan berbagai langkah dan tindakan dalam penyelenggaraaan Negara…
Buku ini memaparkan ihwal penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pembahasannya dimulai dengan pemaparan mengenai pengertian dan proses kejahatan pencucian uang.Kemudian berlanjut pada pembahasan perihal penegakan hukum atas kejahatan TPPU,Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan permasalahan penerapannya,serta penyidikan,penuntutan dan putusan dalam perkara TPPU,Lalu diteruskan dengan…
Buku ini merupakan hasil karya seorang yang berkompeten dalam bidangnya. Buku ini membahas baik secara teoretis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintahan daerah; substansi hukum pemerintahan daerah di Indonesia; struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah; mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah; kebijakan politik dalam otonomi …