Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 : sebuah perspektif pluralisme …

Buku ini mengulas perjalanan sistem pemilu di Indonesia sejak pertama digelar pada tahun 1955 hingga 2019. Fokus ulasannya kepada sistem pemilu legislatif, antara proporsional terbuka atau tertutup. Penulis menganggap inilah titik krusial setiap perhelatan pemilu legislatif. Menggunakan metode penelitian sosio legal, pembahasan diperkuat dengan UU Pemilu di setiap pemilu, 6 Putusan Mahkamah …

Ilmu Perundang-Undangan : proses dan teknik penyusunan

Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoretisi, teknisi, dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan a…

Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : teori, sejarah, dan perband…

Secara umum fungsi undang-undang dalam suatu negara adalah sebagai pengatur masyarakat; untuk membatasi kekuasaan; sebagai a tool of social engineering; sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Buku ini menjelaskan secara berurutan tentang teori perundang-undangan: pengertian undang-undang, kedudukan undang-undang dalam hirarki norma hukum, materi muatan undang-undang, asas-asas pembentukan undan…

Logika Hukum

Logika hukum memadukan logika terapan yang langsung menyentuh peraturan perundang-undangan. Buku ini terdiri 7 bab yang membahas mengenai pengeritan logika, Filsafat, Hukum, dan Filsafat hukum --Jenis-jenis logika dan penerapannya dalam ilmu hukum --Epistemilogi hukum, ontologi hukum dan aksiologi hukum --Logika kumulatif, alternatif dan kumulatif-alternatif dalam hukum -- Eksistensi definisi d…

Fundamentals of Public International Law : A Sketch of the International Lega…

Fundamentals of Public International Law, by Giovanni Distefano, provides an overview of public international law’s main principles and fundamental institutions. By introducing the foundations of the legal reasoning underlying public international law, the extensive volume offers essential tools for any international lawyer, regardless of the specific field of specialization. Dealing expansiv…

An Introduction to Policing

Discover the challenges, excitement and rewards of law enforcement today with Dempsey, Forst, and Carter's AN INTRODUCTION TO POLICING, 9th Edition. Written by law enforcement veterans with extensive first-hand experience in all areas of policing, this book is an essential read for you or anyone you know who is considering a career in law enforcement. You'll get insight into the Black Lives Mat…

Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism : studies in compa…

The driving force of the dynamic development of world legal history in the past few centuries, with the dominance of the West, was clearly the demands of modernization - transforming existing reality into what is seen as modern. The need for modernization, determining the development of modern law, however, clashed with the need to preserve cultural identity rooted in national traditions. With …

Counter-Terrorism Financing

In Counter-Terrorism Financing: International Best Practices and the Law, Nathalie Rébé, offers a new comprehensive framework for CTF worldwide and reviews the strengths and weaknesses of current regulations and policies. Both accessible, interesting and engaging in how it approaches chronic problems of Counter-Terrorism Financing, this book provides general understanding of this topic with…

Pengantar Hukum siber Indonesia

Perkembangan hukum siber di Indonesia yang begitu cepat luar biasa tidak diimbangani dengan infrastruktur hukum yang memadai. Sehingga banyak terjadi kekosongan hukum yang terpaksa di isi dengan menafsirkan hukum yang telah ada, khususnya dalam hal Perdata Siber, demikian juga Pidana Siber. Buku ini membahas beberapa hal di antaranya pengertian teknologi informasi, asas, tujuan ruang lingkup, y…

Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9789794507230

Deskripsi Fisik

x, 151 hlm.: ill.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 ARF t

Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar yang meniadakan pidana ada dua macam, yakni yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar undang-u…

Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia

Tulisan ini mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan hukum perkawinan beda agama dan didukung dengan fakta fenomena-fenomena empirik di lapangan masih terjadinya perkawinan beda agama di tengah-tengah masyarakat yang telah terpola dalam kehidupan lembaga hukum perkawinan di Indonesia, juga menjadi salah satu alasan ditulisnya m…

Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan

Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Birokrasi Pemerintah yang di dalamnya terdapat tiga persoalan sederhana namun belum diuraikan oleh pakar hukum yaitu mengenai kewenangan, jabatan, dan birokrasi. Pertama, kewenangan. Istilah ini sering kali disamakan dengan wewenang, namun jelas esensi keduanya berbeda. Implikasinya adalah ragamnya penafsiran dan kesulitan untuk mengklasifikasikan istilah …

Hukum Agraria Indonesia : Dalam Perspektif Sejarah

Didorong oleh perkembangan ilmu dan teknologi, serta pesatnya perkembangan pengaturan di segala aspek kehidupan manusia dan masyarakat, maka sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa buku ini harus diselaraskan dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Tujuannya tiada lain adalah agar apa yang disajikan pada substansi ataupun sumber pustaka rujukan mampu memberikan pencerahan sekaligus pemantik s…

Hukum dan Kebijakan Publik

Hukum tidak akan berarti tanpa jiwa moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, pengambilan keputusan hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Buku ini membahas tentang hukum pada umumnya, perihal kaidah hukum, pengembangan dan penegakan hukum, kebijakan publik mul…

Hukum Media Massa

buku seri kedua dari buku pengantar hukum media ini, memfokuskan pada pembahasan hukum media massa. dimana secara garis besar semua penggunaan media massa atau media yang bersentuhan dan/atau bersinggungan dengan masyarakat luas atau khalayak ramai, akan berdampak terhadap hukum positif. Oleh karena itu, penggunaan media konvensional maupun new media dengan berbasis digital, selama penyampaian …

Revolusi cyberlaw Indonesia: pembaruan dan revisi undang-undang informasi dan…

Revolusi dan konvergensi teknologi informasi perlu dibahas melalui pendekatan teori hukum, legislasi dan regulasi sehingga dapat tercapainya tujuan masyarakat informasi di Indonesia yang didasarkan Pancasila. Buku ini diawali dengan pemahaman historikal rezim cyberlaw di Indonesia yaitu tentang qua vadis undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE 2008),…

Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790075856

Deskripsi Fisik

viii, 212 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 HAM h

Transparansi Penyidik Polri : dalam sistem peradilan pidana di indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786026322753

Deskripsi Fisik

x, 242 hlm.: ill.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

355 PUR t

Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan P…

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9786021500996

Deskripsi Fisik

xiv, 118 hlm.: ilus.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ASS p

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Buku ini mengkaji perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak agar efektivitas lelang eksekusi dapat dirasakan oleh semua pihak secara adil, bermanfaat dan pasti. Jika kredit telah macet, maka objek jaminan berupa tanah berikut bangunan dan benda-benda yang …

Politik hukum pidana 1 : disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9786027498993

Deskripsi Fisik

xv, 189 hlm.: ilus.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 AMI p

Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Sejak diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ),Indonesia telah memperbaiki tiga UU HaKI sebelumnya,dan membentuk UU HaKI yang lain (UU Perlindungan Varitas Tanaman,UU Desain Industri,UU Rahasia Dagang, UU Tata Letak Sirkuit Terpadu…

Perubahan status hak guna bangunan menjadi hak milik di Indonesia

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9789790713314

Deskripsi Fisik

vi, 162 hlm.: ilus.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.86 IND p

Hukum Perbatasan darat antar negara

Buku ini untuk memberikan gambaran secara teoritis dan yuridis mengenai terbentuknya perbatasan darat antar negara dengan setting kasus perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pemahaman secara teoriti dan yuridis tidak hanya penting diketahui oleh masyarakat akademik saja, melainkan juga seluruh anak bangsa agar bisa memahami konsep Negara Kesatuan Republik In…

Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan = Geen Straf Zonder Schuld

Hukum pidana di Indonesia saat ini secara historis terkait erat dengan hukum pidana Belanda. Harus diakui, dengan mewarisi hukum pidana Belanda, kita juga mewarisi karakternya yang berbasis pada konflik, yakni bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan sengketa dan kerugian material akibat tindak pidana, harus diselesaikan melalui pengadilan—yang dipandang sebagai satusatunya sarana untuk men…

Pengujian Undang-Undang : perkembangan permohonan perlindungan hak konstitusi…

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Hak Atas Pangan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM

Melihat literatur di Indonesia yang khusus membahas tema tentang Hak atas Pangan dan Ketahanan pangan masih sangat sedikit, sedangkan pangan merupakan permasalahan mendasar terpenuhinya kebutuhan manusia. Buku ini hadir dan mencoba menjawab terkait Hak atas Pangan dan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan untuk warga negaranya. Buku ini hadir dalam 4 Bagian yakni terkait prospektus da…

Perjanjian di Era Digital Ekonomi : tinjauan yuridis dan praktik

Buku ini disarikan dari penelitian penulis dengan tambahan referensi yang telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika perjanjian sebagai dampak dari digitalisasi ekonomi. Penulis mencoba menarik kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa ulasan dalam buku ini. Pertama, iktikad baik dalam perjanjian, baik itu iktikad baik prakontrak maupun iktikad baik pelaks…

Peradilan Modern Implementasi ICT Di Mahkamah Konstitusi

Peradilan modern (modern court/justice) dalam negara demokrasi konstitutional (democratic constitutional state) merupakan perangkat hukum yang menjadi kebutuhan setiap warga negara (citizens necessary) dalam menjangkau dan mendapatkan keadilan (access to court and access to justice), bahkan bersifat conditio sine qua non bagi keberlangsungan diskursus hukum dan keadilan antara warga negara dan …