Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar yang meniadakan pidana ada dua macam, yakni yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar undang-u…

Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia

Tulisan ini mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan hukum perkawinan beda agama dan didukung dengan fakta fenomena-fenomena empirik di lapangan masih terjadinya perkawinan beda agama di tengah-tengah masyarakat yang telah terpola dalam kehidupan lembaga hukum perkawinan di Indonesia, juga menjadi salah satu alasan ditulisnya m…

Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan

Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Birokrasi Pemerintah yang di dalamnya terdapat tiga persoalan sederhana namun belum diuraikan oleh pakar hukum yaitu mengenai kewenangan, jabatan, dan birokrasi. Pertama, kewenangan. Istilah ini sering kali disamakan dengan wewenang, namun jelas esensi keduanya berbeda. Implikasinya adalah ragamnya penafsiran dan kesulitan untuk mengklasifikasikan istilah …

Hukum Agraria Indonesia : Dalam Perspektif Sejarah

Didorong oleh perkembangan ilmu dan teknologi, serta pesatnya perkembangan pengaturan di segala aspek kehidupan manusia dan masyarakat, maka sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa buku ini harus diselaraskan dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Tujuannya tiada lain adalah agar apa yang disajikan pada substansi ataupun sumber pustaka rujukan mampu memberikan pencerahan sekaligus pemantik s…

Hukum dan Kebijakan Publik

Hukum tidak akan berarti tanpa jiwa moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, pengambilan keputusan hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Buku ini membahas tentang hukum pada umumnya, perihal kaidah hukum, pengembangan dan penegakan hukum, kebijakan publik mul…

Hukum Media Massa

buku seri kedua dari buku pengantar hukum media ini, memfokuskan pada pembahasan hukum media massa. dimana secara garis besar semua penggunaan media massa atau media yang bersentuhan dan/atau bersinggungan dengan masyarakat luas atau khalayak ramai, akan berdampak terhadap hukum positif. Oleh karena itu, penggunaan media konvensional maupun new media dengan berbasis digital, selama penyampaian …

Revolusi cyberlaw Indonesia: pembaruan dan revisi undang-undang informasi dan…

Revolusi dan konvergensi teknologi informasi perlu dibahas melalui pendekatan teori hukum, legislasi dan regulasi sehingga dapat tercapainya tujuan masyarakat informasi di Indonesia yang didasarkan Pancasila. Buku ini diawali dengan pemahaman historikal rezim cyberlaw di Indonesia yaitu tentang qua vadis undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE 2008),…

Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790075856

Deskripsi Fisik

viii, 212 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 HAM h

Transparansi Penyidik Polri : dalam sistem peradilan pidana di indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786026322753

Deskripsi Fisik

x, 242 hlm.: ill.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

355 PUR t

Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan P…

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9786021500996

Deskripsi Fisik

xiv, 118 hlm.: ilus.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ASS p

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Buku ini mengkaji perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak agar efektivitas lelang eksekusi dapat dirasakan oleh semua pihak secara adil, bermanfaat dan pasti. Jika kredit telah macet, maka objek jaminan berupa tanah berikut bangunan dan benda-benda yang …

Politik hukum pidana 1 : disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9786027498993

Deskripsi Fisik

xv, 189 hlm.: ilus.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 AMI p

Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Sejak diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ),Indonesia telah memperbaiki tiga UU HaKI sebelumnya,dan membentuk UU HaKI yang lain (UU Perlindungan Varitas Tanaman,UU Desain Industri,UU Rahasia Dagang, UU Tata Letak Sirkuit Terpadu…

Perubahan status hak guna bangunan menjadi hak milik di Indonesia

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9789790713314

Deskripsi Fisik

vi, 162 hlm.: ilus.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.86 IND p

Hukum Perbatasan darat antar negara

Buku ini untuk memberikan gambaran secara teoritis dan yuridis mengenai terbentuknya perbatasan darat antar negara dengan setting kasus perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pemahaman secara teoriti dan yuridis tidak hanya penting diketahui oleh masyarakat akademik saja, melainkan juga seluruh anak bangsa agar bisa memahami konsep Negara Kesatuan Republik In…

Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan = Geen Straf Zonder Schuld

Hukum pidana di Indonesia saat ini secara historis terkait erat dengan hukum pidana Belanda. Harus diakui, dengan mewarisi hukum pidana Belanda, kita juga mewarisi karakternya yang berbasis pada konflik, yakni bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan sengketa dan kerugian material akibat tindak pidana, harus diselesaikan melalui pengadilan—yang dipandang sebagai satusatunya sarana untuk men…

Pengujian Undang-Undang : perkembangan permohonan perlindungan hak konstitusi…

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Hak Atas Pangan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM

Melihat literatur di Indonesia yang khusus membahas tema tentang Hak atas Pangan dan Ketahanan pangan masih sangat sedikit, sedangkan pangan merupakan permasalahan mendasar terpenuhinya kebutuhan manusia. Buku ini hadir dan mencoba menjawab terkait Hak atas Pangan dan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan untuk warga negaranya. Buku ini hadir dalam 4 Bagian yakni terkait prospektus da…

Perjanjian di Era Digital Ekonomi : tinjauan yuridis dan praktik

Buku ini disarikan dari penelitian penulis dengan tambahan referensi yang telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika perjanjian sebagai dampak dari digitalisasi ekonomi. Penulis mencoba menarik kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa ulasan dalam buku ini. Pertama, iktikad baik dalam perjanjian, baik itu iktikad baik prakontrak maupun iktikad baik pelaks…

Peradilan Modern Implementasi ICT Di Mahkamah Konstitusi

Peradilan modern (modern court/justice) dalam negara demokrasi konstitutional (democratic constitutional state) merupakan perangkat hukum yang menjadi kebutuhan setiap warga negara (citizens necessary) dalam menjangkau dan mendapatkan keadilan (access to court and access to justice), bahkan bersifat conditio sine qua non bagi keberlangsungan diskursus hukum dan keadilan antara warga negara dan …

AAPUU: Asas-Asas Pengujian Undang-Undang

Buku ini secara berturutan menyajikan tiga hal terkait Asas-Asas Pengujian Undang-Undang (AAPUU). Pertama, mengulas logika dan asas-asas pemikiran yang menjadi dasar bagi bangunan besar ilmu hukum. Kedua, mengulas terbentuknya AAPUU sebagai hasil kelindan dari berbagai teori, hukum positif (undang-undang), serta praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mengulas tiga puluh enam AAPUU it…

Peradilan Konstitusi : perbandingan sistem kelembagaan dan kewenangan konstit…

Saya berharap pengambil kebijakan membaca buku ini sebelum membuat kebijakan baru dalam merumuskan berbagai hal berkaitan Mahkamah Konstitusi ke depan. Tentu bukan hanya pengambil kebijakan, tetapi juga para mahasiswa, dosen, dan siapa pun saya yakin akan menarik untuk membacanya. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Karya akademis ini dis…

Hukum Ketenagakerjaan : kebijakan dan perlindungan tenaga kerja dalam penanam…

Buku dengan judul Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini, membahas tentang hak asasi manusia atas pekerjaan, perspektif hukum ketenagakerjaan, hubungan ketenagakerjaan, hak dan kewajiban tenaga kerja/pengusaha, perlindungan hukum pekerja, perlindungan hukum pekerja berstatus outsour…

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : perlindungan melalui peradilan konstitusional

Buku ini membahas mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang dibentuk oleh konstitusi dan memiliki fungsi sebagai “the protector of human rights” yang mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Bagian awal buku ini akan diberikan ulasan mengenai perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya di dunia yang dimulai dari perkembangan Hak …

Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia

Membicarakan konstitusionalisme tentu harus mengaitkannya dengan hukum konstitusi yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks perkembangannya, konstitusionalisme tidak berada di ruang hampa. Terdapat dinamika yang bernilai akademis untuk diamati karena pandangan para ahli tentu tidak sama dan serupa. Buku ini bermaksud untuk mengumpulkan berbagai isu penting konstitusionalisme dalam kerangka hu…

Penetapan Tersangka dan Praperadilan : serta perbandingannya di Sembilan Negara

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Namun di dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang merugikan hak konstitusional warga negara. Semula, tidak ada forum hukum untuk menguji keabsahan suatu penetapan tersangka, hingga akhirnya keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo…

Politik Hukum Yudisial : sumber pembangunan hukum nasional

Dalam pandangan Dr. Irfan, politik hukum yudisial dapat menjadi sumber dalam pembangunan hukum nasional, sehingga dapat menopang dan mendukung perencanaan pembangunan nasional yang akan ikut menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sehingga akan hadir sistem perencanaan pem…

Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Buku dengan judul Pemberantasan Korupsi di Indonesia ini membahas mengenai isu-isu menarik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa isu dibahas secara tuntas dengan memperdalam bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Berbagai alternatif upaya pemberantasan korupsi ditawarkan baik secara represif maupun preventif. Pada Bab II buku ini diba…

Hukum Acara Perdata : Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, d…

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9789794031001

Deskripsi Fisik

xliv, 914 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 HAR h

Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sengketa tanah kerap terjadi di Indonesia. Untuk itu, sebagai pemilik lahan tentu harus lebih waspada lagi agar terhindar dari kasus sengketa tanah. Dengan semakin mendesaknya peran dan manfaat tanah terhadap kehidupan makhluk hidup, maka dalam pemanfaatannya harus diatur dengan ketentuan hukum agar pemanfaatan tanah bisa optimal dan dapat memberikan kesejahtera…