Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Buku ini menguraikan persoalan tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang/jasa berdasarkan tinjauan praktis dan teoretis. Penulis memadukan pengalaman praktik serta aspek teoretis-ilmiah. Dibahas juga sejarah peraturan pengadaan barang/jasa, metode serta tahapan pengadaan barang/jasa, serta menelaah aspek norma dan etika serta prinsip-prinsip hukumnya untuk menghindari potensi terjadiny…

Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan

Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI. Hasil dari pendaftaran itu berupa sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat maksudnya "selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yudiris yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar"

Hukum Pengangkutan Laut

Pengangkutan Laut salah satu moda transportasi yang cukup penting, terlebih lagi bagi Indonesia yang wilayahnya sebagian besar adalah wilayah perairan dan laut. Kehadiran moda transportasi ini tidak saja semata-mata untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain, akan tetapi juga sebagai sarana dalam menjaga kedaulatan negara. Mengingat potensi wilayah laut sangat strategis,…

Tindak pidana internasional: di dalam dan di luar yurisdiksi Mahkamah Pidana …

Buku ini ,pertama, akan membahas pengertian tindak pidana internasional dan tindak pidana internasional termasuk di dalamnya adalah jenis-jenis dari keduanya; kedua, akan diuraikan upaya yang pernah dilakukan dalam rangka penegakan terhadap tindak pidana internasional. Pada bagian ketiga dan keempat, mengurai pembagian tindak pidana internasional di dalam dan di luar yuridksi Mahkamah Pidana In…

Dilema Eksekusi : Ketika Eksekusi Perdata Ada di Samping Jalan Pembelajaran D…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978025834301

Deskripsi Fisik

246 hlm.: 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 HER d

Metode Riset Hukum : pendekatan teori dan konsep

"Pengertian dan pengetahuan yang mendalam terhadap suatu riset hukum sangat diperlukan. Tujuannya, agar seorang periset hukum dapat memilah-milah dan memilih metode yang tepat ketika melakukan riset di bidang hukum sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang berkualitas dan akurat. Karena itu, seorang periset hukum sudah semestinya memahami secara baik hakikat dan wujud dari riset hukum. …

Dinamika Politik Hukum di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786024222710

Deskripsi Fisik

xv, 336 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 MAN d

Pengantar Ilmu Hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

9789792959482

Deskripsi Fisik

vii, 301 hlm.: ilustrasi.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 WID p

Teori Hierarki Norma Hukum

"Buku ini hadir untuk membumikan teori hierarki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam buku ini, perspektif teori hierarki norma hukum dikemas sebagai kerangka berpikir untuk melihat wujud penerapannya pada sistem negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lebih dari itu,buku ini juga menawarkan ide segar dengan memperkenalkan temuan-temuan baru dalam perkem…

Pengujian Formil : undang-undang di negara hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786027995260

Deskripsi Fisik

xi, 206 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 ASS p

Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia

"Persepsi masyarakat awam mengenai omnibuslaw masih beraneka-ragam. Penjelasan dari para sarjana hukum juga cenderung sepotong-sepotong. Teriebih teknik pembenrukan undang-undang melalui metode omnibus law tergolong baru dan belum banyak diterapkan di negara-negara lain. Bahkan, di lingkungan negara-negara common law sebagai tempat asal-muasalnya pun masih tergolong kontroversial. Praktik omni…

Judicial Preview Terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional

"Pengujian Undang Undang (Judicial Review) no 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) kepada Mahkamah Konstitusi, menjadi tanda bahwa masih belum terdapat suatu jalan yang dapat menyelesaikan masalah antara hukum tata negara nasional dengan hukum (perjanjian) internasional. Masalah itu adalah Undang …

Daulat Wakil Rakyat Memilih Pejabat : konstitusionalitas persetujuan DPR dala…

"Pengisian jabatan publik merupakan sesuatu yang menarik untuk diamati dan ditelisik. Sebab, proses pengisian atau rekrutmen jabatan publik akan sangat berkorelasi dengan seberapa profesional, akuntabel, dan baik kinerja sebuah institusi nantinya. Jika prosedur penentuan jabatan publik saja sudah sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan pragmatis dan oportunis, maka jangan salahkan jika sua…

Independensi Kekuasaan Kehakiman : bentuk-bentuk dan relevansinya bagi penega…

"Intervensi terhadap independensi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maupun intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, adalah suatu hal yang bersifat fatal bagi penegakan hukum. Hal tersebut bukan hanya merugikan lembaga kekuasaan kehakiman semata, melainkan lebih merugikan bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan dan…

Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik

"Selama ini masyarakat hanya mengetahui jika putusan pengujian undang-undang di MK sifatnya prospektif (ke depan). Padahal diantara seribuan perkara yang sudah diputus MK, terdapat juga putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut). Putusan yang bersifat retroaktif ini jumlahnya sangat sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim konstitusi harus bermunajat dan mempertimban…

Pengujian Konstitusional Undang-Undang : rigiditas tindak lanjut dalam pemben…

"Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan fundamental yang diadopsi dalam institusi peradilan kontemporer berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pasca reformasi, kewenangan ini secara konstitusional diatur dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia semenjak amendemen konstitusi. Kewenangan pengujian undang-undang ini…

Hukum HAM dan Hukum Humaniter

Isi buku ini mengenai hukum HAM dan hukum humaniter, sebenarnya merupakan kumpulan naskah yang pernah penulis buat dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk sosialisasi ataupun diseminasi hukum HAM mupun hukum humaniter yang melibatkan sejumlah instansi, baik dalam maupun luar negeri, misalnya TNI,ICRC,NCHR, PUSHAM-UII Yogyakarta. Buku ini tidak tersusun secara…

Penyelesaian sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 Rv. s/d 651 Rv., namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diikuti dengan meningkatnya perkembangan perda…

Pengantar hukum Indonesia

Buku ini mencoba menjawab realita tersebut dengan mengupas asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif Indonesia) secara lugas dan komprehensif, mulai dari asas-asas hukum tata negara, asas-asas hukum administrasi negara, asas hukum pidana, dan asas hukum perdata berikut asas hukum acaranya, kemudian asas hukum dagang, asas hukum agraria, dan hukum ketenagakerjaan.

Ngeri-ngeri sedap : catatan kritis dan kumpulan tulisan Ketua Komisi III DPR RI

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9786027936652

Deskripsi Fisik

xviii, 576 hlm.: ill.; 23 cm 

Judul Seri

-

No. Panggil

361 SOE n

7 Pilar Pembangunan Bangsa

Pembangunan negara merupakan sesuatu yang dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal, sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa pada suatu negara. Tujuh pilar pembangunan bangsa yang disebutkan dalam buku ini yaitu, Kedaulatan pangan, Industri tangguh, sumber daya manusia (SDM), energi dan sumber daya mineral (ESDM), pertahanan dan keamanan, eko…

Quo Vadis Intelijen Kejaksaan : sebuah upaya reposisi sebagai intelijen peneg…

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786025152467

Deskripsi Fisik

xiv, 182 hlm.; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 DEW q

Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi

Buku ini diberi judul Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi. Ide dan gagasan yang penulis tuangkan ke dalam buku ini mengkritisi berbagai persoalan di seputar demokrasi, pemilu, dan kelembagaan penyelenggara Pemilu pasca-reformasi politik maupun reformasi konstitusi Indonesia. Buku ini memotret secara cukup lengkap dinamika pelaksanaan demokrasi dan Pemilu pasca-reformas…

Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia : perspe…

PENGANTAR HUKUM KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA (Perspektif Hukum Laut Internasional) Letak dan kondisi geografis wilayah negara Indonesia yang berbatasan darat dan laut dengan 10 negara yakni Malaysia, Singapura, Papua New Guinea, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau dan Australia, beserta konsekuensi hukum berikut problematika lainnya merupakan kenyataa…

Agar Suami Tak Mendua

Siapa yang tidak ingin menjadi wanita salehah? setiap muslimah tentu saja berharap bisa menjadi idtri yang mampu menjaga kehangatan dalam rumah tangganya . Meskipun telah beberapa tahun, pernikahan yang dibangun atas dasar iman kepada Allah tentu tidak hanya diharapkan bisa meraih kebahagian di dunia, tetapi juga hingga akhirat kelak. seorang istri solehah tahu betul bagaimana menempatkan diri,…

Pengantar Ilmu Hukum : sebuah sketsa

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789799605566

Deskripsi Fisik

xii, 106 hlm.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 MAC p

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia

Tanah tidak dapat dipungkiri merupakan elemen yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nilai ekonomi tanah akan meningkat karena kebutuhan manusia dan luas tanah relatif tidak bertambah. Oleh karena itu, tidak heran tanah memiliki berbagai dimensi strategis yang sangat rawan dengan konflik dan sengketa. Salah satu upaya mencegah dan meminimalisir konflik dan sengke…

Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Problematika Pembentukan Peraturan…

Buku Prof. Enny Nurbaningsih ini sangat komprehensif, kaya dan mencerahkan sehingga menjadi penting utk dibaca dan dijadikan rujukan baik di dunia riset dan pendidikan, maupun dalam praktik pembangunan, penerapan dan penegakan hukum yang terkait dengan peraturan daerah dlm sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Ketua Mah…

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan tetapi juga melalui putusan-putusannya. Buku yang berisi mengenai perkembangan hukum acara dalam praktik ini, layak untuk diketahui oleh mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi RI) Buku ini memberikan uraian yang lengkap mengenai Mahkamah Konst…

Hukum Administrasi Pertahanan

Pertahanan merupakan salah satu aspek terpenting bagi negara yang merdeka karena aspek pertahanan menjadi agenda pokok mempertahankan berlangsungnya kemerdekaan tersebut. Ditambah lagi, salah satu tuntutan reformasi ialah mengembalikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada posisinya sebagai garda pertahanan utama bangsa dan negara. Hukum normatif tentang Ketahanan Bangsa dan Tentara Nasional In…