Hukum Perbatasan darat antar negara

Buku ini untuk memberikan gambaran secara teoritis dan yuridis mengenai terbentuknya perbatasan darat antar negara dengan setting kasus perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pemahaman secara teoriti dan yuridis tidak hanya penting diketahui oleh masyarakat akademik saja, melainkan juga seluruh anak bangsa agar bisa memahami konsep Negara Kesatuan Republik In…

Hak cipta : kajian filosofis dan historis

Pemikiran mengenai hak cipta mulai dari Statute of Anne hingga Berne Convention serta bagaimana hukum hak cipta berkembang di Indonesia dijelaskan dalam buku ini. Secara terperinci dan lengkap, buku ini mengulas beberapa tema penting yang antara lain meliputi hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual; pemikiran para filsuf tentang hak cipta; hak moral; hak ekonomi; hubungan hak mor…

Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan = Geen Straf Zonder Schuld

Hukum pidana di Indonesia saat ini secara historis terkait erat dengan hukum pidana Belanda. Harus diakui, dengan mewarisi hukum pidana Belanda, kita juga mewarisi karakternya yang berbasis pada konflik, yakni bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan sengketa dan kerugian material akibat tindak pidana, harus diselesaikan melalui pengadilan—yang dipandang sebagai satusatunya sarana untuk men…

Pengujian Undang-Undang : perkembangan permohonan perlindungan hak konstitusi…

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis: kontroversi pemilihan kepala daera…

Pemilihan kepala daerah yang saat ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia selalu menjadi bahan perbincangan dan diskusi yang menarik baik oleh masyarakat, akademisi, dan juga politisi. Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat, pemilihan kepala daerah sempat dilakukan oleh anggota DPRD. Pelaksanaan proses demokrasi tidak la…

Hak Atas Pangan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM

Melihat literatur di Indonesia yang khusus membahas tema tentang Hak atas Pangan dan Ketahanan pangan masih sangat sedikit, sedangkan pangan merupakan permasalahan mendasar terpenuhinya kebutuhan manusia. Buku ini hadir dan mencoba menjawab terkait Hak atas Pangan dan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan untuk warga negaranya. Buku ini hadir dalam 4 Bagian yakni terkait prospektus da…

Perjanjian di Era Digital Ekonomi : tinjauan yuridis dan praktik

Buku ini disarikan dari penelitian penulis dengan tambahan referensi yang telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika perjanjian sebagai dampak dari digitalisasi ekonomi. Penulis mencoba menarik kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa ulasan dalam buku ini. Pertama, iktikad baik dalam perjanjian, baik itu iktikad baik prakontrak maupun iktikad baik pelaks…

Peradilan Modern Implementasi ICT Di Mahkamah Konstitusi

Peradilan modern (modern court/justice) dalam negara demokrasi konstitutional (democratic constitutional state) merupakan perangkat hukum yang menjadi kebutuhan setiap warga negara (citizens necessary) dalam menjangkau dan mendapatkan keadilan (access to court and access to justice), bahkan bersifat conditio sine qua non bagi keberlangsungan diskursus hukum dan keadilan antara warga negara dan …

AAPUU: Asas-Asas Pengujian Undang-Undang

Buku ini secara berturutan menyajikan tiga hal terkait Asas-Asas Pengujian Undang-Undang (AAPUU). Pertama, mengulas logika dan asas-asas pemikiran yang menjadi dasar bagi bangunan besar ilmu hukum. Kedua, mengulas terbentuknya AAPUU sebagai hasil kelindan dari berbagai teori, hukum positif (undang-undang), serta praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mengulas tiga puluh enam AAPUU it…

Peradilan Konstitusi : perbandingan sistem kelembagaan dan kewenangan konstit…

Saya berharap pengambil kebijakan membaca buku ini sebelum membuat kebijakan baru dalam merumuskan berbagai hal berkaitan Mahkamah Konstitusi ke depan. Tentu bukan hanya pengambil kebijakan, tetapi juga para mahasiswa, dosen, dan siapa pun saya yakin akan menarik untuk membacanya. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Karya akademis ini dis…

Hukum Ketenagakerjaan : kebijakan dan perlindungan tenaga kerja dalam penanam…

Buku dengan judul Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini, membahas tentang hak asasi manusia atas pekerjaan, perspektif hukum ketenagakerjaan, hubungan ketenagakerjaan, hak dan kewajiban tenaga kerja/pengusaha, perlindungan hukum pekerja, perlindungan hukum pekerja berstatus outsour…

Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian di Mahkamah Konstitusi

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam memilih pemimpin dilaksanakan secara demokratis yaitu melalui Pemilihan baik di pusat maupun di daerah. Pemilihan merupakan syarat minimal penyelenggaraan suatu democratic system. Para pemimpin di daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui mekanisme yang jujur, adil, dan berkala. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsun…

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : perlindungan melalui peradilan konstitusional

Buku ini membahas mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang dibentuk oleh konstitusi dan memiliki fungsi sebagai “the protector of human rights” yang mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Bagian awal buku ini akan diberikan ulasan mengenai perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya di dunia yang dimulai dari perkembangan Hak …

Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia

Membicarakan konstitusionalisme tentu harus mengaitkannya dengan hukum konstitusi yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks perkembangannya, konstitusionalisme tidak berada di ruang hampa. Terdapat dinamika yang bernilai akademis untuk diamati karena pandangan para ahli tentu tidak sama dan serupa. Buku ini bermaksud untuk mengumpulkan berbagai isu penting konstitusionalisme dalam kerangka hu…

Penetapan Tersangka dan Praperadilan : serta perbandingannya di Sembilan Negara

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Namun di dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang merugikan hak konstitusional warga negara. Semula, tidak ada forum hukum untuk menguji keabsahan suatu penetapan tersangka, hingga akhirnya keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo…

Politik Hukum Yudisial : sumber pembangunan hukum nasional

Dalam pandangan Dr. Irfan, politik hukum yudisial dapat menjadi sumber dalam pembangunan hukum nasional, sehingga dapat menopang dan mendukung perencanaan pembangunan nasional yang akan ikut menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sehingga akan hadir sistem perencanaan pem…

Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Buku dengan judul Pemberantasan Korupsi di Indonesia ini membahas mengenai isu-isu menarik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa isu dibahas secara tuntas dengan memperdalam bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Berbagai alternatif upaya pemberantasan korupsi ditawarkan baik secara represif maupun preventif. Pada Bab II buku ini diba…

Hukum Acara Perdata : Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, d…

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9789794031001

Deskripsi Fisik

xliv, 914 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 HAR h

Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sengketa tanah kerap terjadi di Indonesia. Untuk itu, sebagai pemilik lahan tentu harus lebih waspada lagi agar terhindar dari kasus sengketa tanah. Dengan semakin mendesaknya peran dan manfaat tanah terhadap kehidupan makhluk hidup, maka dalam pemanfaatannya harus diatur dengan ketentuan hukum agar pemanfaatan tanah bisa optimal dan dapat memberikan kesejahtera…

Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Buku ini menguraikan persoalan tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang/jasa berdasarkan tinjauan praktis dan teoretis. Penulis memadukan pengalaman praktik serta aspek teoretis-ilmiah. Dibahas juga sejarah peraturan pengadaan barang/jasa, metode serta tahapan pengadaan barang/jasa, serta menelaah aspek norma dan etika serta prinsip-prinsip hukumnya untuk menghindari potensi terjadiny…

Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan

Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI. Hasil dari pendaftaran itu berupa sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat maksudnya "selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yudiris yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar"

Hukum Pengangkutan Laut

Pengangkutan Laut salah satu moda transportasi yang cukup penting, terlebih lagi bagi Indonesia yang wilayahnya sebagian besar adalah wilayah perairan dan laut. Kehadiran moda transportasi ini tidak saja semata-mata untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain, akan tetapi juga sebagai sarana dalam menjaga kedaulatan negara. Mengingat potensi wilayah laut sangat strategis,…

Tindak pidana internasional: di dalam dan di luar yurisdiksi Mahkamah Pidana …

Buku ini ,pertama, akan membahas pengertian tindak pidana internasional dan tindak pidana internasional termasuk di dalamnya adalah jenis-jenis dari keduanya; kedua, akan diuraikan upaya yang pernah dilakukan dalam rangka penegakan terhadap tindak pidana internasional. Pada bagian ketiga dan keempat, mengurai pembagian tindak pidana internasional di dalam dan di luar yuridksi Mahkamah Pidana In…

Negara Kebangsaan Pancasila : Kultural, Historis,Filosofis,Yuridis,dan Aktual…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789798658248

Deskripsi Fisik

xiv, 725 hl. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 KAE n

Dilema Eksekusi : Ketika Eksekusi Perdata Ada di Samping Jalan Pembelajaran D…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978025834301

Deskripsi Fisik

246 hlm.: 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 HER d

Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786026795311

Deskripsi Fisik

ix, 122 hlm.; ill.: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.63 MUN m

Pro Kontra PLTN

Pro-kontra rencana pembangunan PLTN di Indonesia sampai saat ini, belum juga berakhir. Apa yang bisa menjadi akhir dari perdebatan ini? Apakah salah satu akan berhenti bersuara ketika pemerintah suatu saat menetapkan pembangunan PLTN di Indonesia? Begitu juga saat ini, pemerintah telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), tetapi masih tetap saja ke…

Discovery Pack: Amazing Science Experiments

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9781788887175

Deskripsi Fisik

64 hlm.: ill.; 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

500 CLA d

Metode Riset Hukum : pendekatan teori dan konsep

"Pengertian dan pengetahuan yang mendalam terhadap suatu riset hukum sangat diperlukan. Tujuannya, agar seorang periset hukum dapat memilah-milah dan memilih metode yang tepat ketika melakukan riset di bidang hukum sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang berkualitas dan akurat. Karena itu, seorang periset hukum sudah semestinya memahami secara baik hakikat dan wujud dari riset hukum. …

Dinamika Politik Hukum di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786024222710

Deskripsi Fisik

xv, 336 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 MAN d