Pengantar Ilmu Hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

9789792959482

Deskripsi Fisik

vii, 301 hlm.: ilustrasi.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 WID p

Otonomi khusus Papua: dinamika formulasi kebijakan yang semu

Kebijakan otonomi khusus di Papua menjadi jalan tengah meredam ancaman disintegrasi yang serius dari rakyat Papua. Para aktor informal dan mayoritas rakyat Papua menolak kebijakan otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah dan para tokoh agama saat itu.

Teori Hierarki Norma Hukum

"Buku ini hadir untuk membumikan teori hierarki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam buku ini, perspektif teori hierarki norma hukum dikemas sebagai kerangka berpikir untuk melihat wujud penerapannya pada sistem negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lebih dari itu,buku ini juga menawarkan ide segar dengan memperkenalkan temuan-temuan baru dalam perkem…

Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun : Gagasan dan Pemikiran

DENGAN bingkai perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia, mulai dari zaman pendudukan Belanda, penjajahan Jepang, masa awal kemerdekaan, masa pembangunan Indonesia, hingga saat ini, Mochtar menceritakan lima episode perjuangan hidupnya. Tiap babak perkembangan ekonomi memiliki tantangan sekaligus peluang, yang dengan jeli ditangkap dan diperjuangkan sehingga terwujud dalam pertumbuhan Lippo Grou…

Pengujian Formil : undang-undang di negara hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786027995260

Deskripsi Fisik

xi, 206 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 ASS p

Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia

"Persepsi masyarakat awam mengenai omnibuslaw masih beraneka-ragam. Penjelasan dari para sarjana hukum juga cenderung sepotong-sepotong. Teriebih teknik pembenrukan undang-undang melalui metode omnibus law tergolong baru dan belum banyak diterapkan di negara-negara lain. Bahkan, di lingkungan negara-negara common law sebagai tempat asal-muasalnya pun masih tergolong kontroversial. Praktik omni…

Jangan Berhenti Berharap di Balik Kesulitan Ada Kemudahan : karena Allah lebi…

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9786025372889

Deskripsi Fisik

viii, 164 hlm.: ill.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297 ALM j

Pancasila : Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara

"Hidup berbangsa dan bernegara tidak lain merupakan kehidupan berkonstitusi. Dalam konteks bernegara, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi jiwa bagi identitas konstitusional bangsa Indonesia dengan lima prinsip dasar kebangsaan, yaitu: pluralisme, inklusivisme, universalisme, nasionalisme, dan konstitusionalisme yang berindentitas Pancasila. Sementara itu, pergulatan pengaruh nilai-nilai univers…

Judicial Preview Terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional

"Pengujian Undang Undang (Judicial Review) no 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) kepada Mahkamah Konstitusi, menjadi tanda bahwa masih belum terdapat suatu jalan yang dapat menyelesaikan masalah antara hukum tata negara nasional dengan hukum (perjanjian) internasional. Masalah itu adalah Undang …

Jati Diri Wanita Muslimah

Pada kehidupan wanita muslimah modern banyak dilumuri kontradiksi, disatu sisi ada yang serba berlebihan, disisi lain kekurangan. Gambaran yang kita tangkap adalah seorang wanita muslimah yang bertakwa, shalihah dan aktif menegakkan syi’ar-syi’ar Islam tetapi dia mengabaikan masalah kebersihan mulut dan badannya atau seorang wanita muslimah yang rajin memperhatikan kesehatan dan kebersihan …

Narkotika anak: pidana dan pemidanaan

"Penyalahgunaan narkotika bukan lagi hal yang baru di Indonesia. Bahkan kejahatan narkotika disebut kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena jaringan peredaran sangat luas lintas batas negara. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang luar biasa juga untuk menanggulanginya. Salah satu yang menjadi permasalahan serius adalah ketika anak ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, ten…

Lembaga Negara : konsep, sejarah, wewenang, dan dinamika konstitusional

"Pasca reformasi konstitusi (1999-2002), perubahan lembaga negara benar-benar menjadi “mata air” yang tidak pernah kering untuk terus ditimba para peminat dan pengkaji hukum tata negara. Dibandingkan buku-buku lain dengan tema serupa yang berasal dari hasil olah pikir para pakar dan pengkaji hukum tata negara, buku ini berupaya mengambil dan menambahkan sisi lain yang acapkali diabaikan seb…

Daulat Wakil Rakyat Memilih Pejabat : konstitusionalitas persetujuan DPR dala…

"Pengisian jabatan publik merupakan sesuatu yang menarik untuk diamati dan ditelisik. Sebab, proses pengisian atau rekrutmen jabatan publik akan sangat berkorelasi dengan seberapa profesional, akuntabel, dan baik kinerja sebuah institusi nantinya. Jika prosedur penentuan jabatan publik saja sudah sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan pragmatis dan oportunis, maka jangan salahkan jika sua…

Sahabat ajak aku ke surga

Kita punya banyak sahabat. Entah berapa jumlahnya, tapi, dari sekian banyak jumlah sahabat itu, coba sesekali bertanya pada diri sendiri, “Siapakah di antara mereka yang selama ini bisa mengajak kita ke surga?” Jangan-jangan kebanyakan dari mereka selama ini bukan mengajak kita ke surga, tapi justru ke neraka. Masalahnya, mencari sahabat yang dapat mengajak kita ke surga tidak mudah. Set…

Independensi Kekuasaan Kehakiman : bentuk-bentuk dan relevansinya bagi penega…

"Intervensi terhadap independensi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maupun intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, adalah suatu hal yang bersifat fatal bagi penegakan hukum. Hal tersebut bukan hanya merugikan lembaga kekuasaan kehakiman semata, melainkan lebih merugikan bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan dan…

Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik

"Selama ini masyarakat hanya mengetahui jika putusan pengujian undang-undang di MK sifatnya prospektif (ke depan). Padahal diantara seribuan perkara yang sudah diputus MK, terdapat juga putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut). Putusan yang bersifat retroaktif ini jumlahnya sangat sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim konstitusi harus bermunajat dan mempertimban…

Pengujian Konstitusional Undang-Undang : rigiditas tindak lanjut dalam pemben…

"Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan fundamental yang diadopsi dalam institusi peradilan kontemporer berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pasca reformasi, kewenangan ini secara konstitusional diatur dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia semenjak amendemen konstitusi. Kewenangan pengujian undang-undang ini…

Mengelola kinerja kementerian dan pemerintahan

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9789795036098

Deskripsi Fisik

xiv, 194 hlm.: ill.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351 WIB m

Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara

Era globalisasi, batas antarnegara semakin kabur. Tak ada dinding yang bisa menyekat manusia. Dunia, dalam globalisasi ini, seakan telah dilipat. Ia diletakkan di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh garis dan kedudukan geograö suatu negara. Manusia, di era ini, dengan mudahnya bisa bergerak ke mana pun mereka mau, melintas batas antarnegara, menembus ruang-ruang tersempit yang seb…

Hukum HAM dan Hukum Humaniter

Isi buku ini mengenai hukum HAM dan hukum humaniter, sebenarnya merupakan kumpulan naskah yang pernah penulis buat dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk sosialisasi ataupun diseminasi hukum HAM mupun hukum humaniter yang melibatkan sejumlah instansi, baik dalam maupun luar negeri, misalnya TNI,ICRC,NCHR, PUSHAM-UII Yogyakarta. Buku ini tidak tersusun secara…

Penyelesaian sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 Rv. s/d 651 Rv., namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diikuti dengan meningkatnya perkembangan perda…

Undang-Undang Pemilihan Umum : Pedoman terlengkap undang-undang pemilu terbar…

Buku ini berisi Undang-Undang Pemilu yang berlaku untuk Pemilu 2019, yakni: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, beserta semua lampiran dan penjelasannya. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan penjelasannya. Selain itu, terdapat pula ulasan menge…

Pengantar hukum Indonesia

Buku ini mencoba menjawab realita tersebut dengan mengupas asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif Indonesia) secara lugas dan komprehensif, mulai dari asas-asas hukum tata negara, asas-asas hukum administrasi negara, asas hukum pidana, dan asas hukum perdata berikut asas hukum acaranya, kemudian asas hukum dagang, asas hukum agraria, dan hukum ketenagakerjaan.

Ngeri-ngeri sedap : catatan kritis dan kumpulan tulisan Ketua Komisi III DPR RI

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9786027936652

Deskripsi Fisik

xviii, 576 hlm.: ill.; 23 cm 

Judul Seri

-

No. Panggil

361 SOE n

Urbanization, human capital and regional development : indonesian experiences

“This is a timely book addressing challenges facing Indonesia as 70 percent of our population will be urbanized in the near future and the urgent need to develop our human capital as 50 percent of our population is below 30. It is a must read and reference for all, especially for policy makers as we think through how to ensure development will be achieved in a balanced way throughout Indonesi…

7 Pilar Pembangunan Bangsa

Pembangunan negara merupakan sesuatu yang dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal, sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa pada suatu negara. Tujuh pilar pembangunan bangsa yang disebutkan dalam buku ini yaitu, Kedaulatan pangan, Industri tangguh, sumber daya manusia (SDM), energi dan sumber daya mineral (ESDM), pertahanan dan keamanan, eko…

Model Intelijen Kejaksaan : Sebagai intelijen penegak hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786025152474

Deskripsi Fisik

xiv, 167 hlm.: 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 DEW m

BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara

Buku ini merupakan upaya Refly untuk memadukan latar belakang keilmuannya sebagai seorang ahli hukum tata negara dengn pengalaman praktisnya sebagai pengurus BUMN. Pada dasarnya, BUMN hadir sebagai pengejawantahan dari sistem ekonomi konstitusi yang tercantum baik dalam pembukaan maupun pasal-pasal dalam UUD 1945, terutama Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) yang menegasakan bahwa penguasaan negara …

Quo Vadis Intelijen Kejaksaan : sebuah upaya reposisi sebagai intelijen peneg…

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786025152467

Deskripsi Fisik

xiv, 182 hlm.; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 DEW q

Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9786026795342

Deskripsi Fisik

xiii, 300 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

330 AGU m