"Persepsi masyarakat awam mengenai omnibuslaw masih beraneka-ragam. Penjelasan dari para sarjana hukum juga cenderung sepotong-sepotong. Teriebih teknik pembenrukan undang-undang melalui metode omnibus law tergolong baru dan belum banyak diterapkan di negara-negara lain. Bahkan, di lingkungan negara-negara common law sebagai tempat asal-muasalnya pun masih tergolong kontroversial. Praktik omni…
"Pengujian Undang Undang (Judicial Review) no 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) kepada Mahkamah Konstitusi, menjadi tanda bahwa masih belum terdapat suatu jalan yang dapat menyelesaikan masalah antara hukum tata negara nasional dengan hukum (perjanjian) internasional. Masalah itu adalah Undang …
"Pengisian jabatan publik merupakan sesuatu yang menarik untuk diamati dan ditelisik. Sebab, proses pengisian atau rekrutmen jabatan publik akan sangat berkorelasi dengan seberapa profesional, akuntabel, dan baik kinerja sebuah institusi nantinya. Jika prosedur penentuan jabatan publik saja sudah sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan pragmatis dan oportunis, maka jangan salahkan jika sua…
"Intervensi terhadap independensi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maupun intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, adalah suatu hal yang bersifat fatal bagi penegakan hukum. Hal tersebut bukan hanya merugikan lembaga kekuasaan kehakiman semata, melainkan lebih merugikan bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan dan…
"Selama ini masyarakat hanya mengetahui jika putusan pengujian undang-undang di MK sifatnya prospektif (ke depan). Padahal diantara seribuan perkara yang sudah diputus MK, terdapat juga putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut). Putusan yang bersifat retroaktif ini jumlahnya sangat sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim konstitusi harus bermunajat dan mempertimban…
"Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan fundamental yang diadopsi dalam institusi peradilan kontemporer berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pasca reformasi, kewenangan ini secara konstitusional diatur dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia semenjak amendemen konstitusi. Kewenangan pengujian undang-undang ini…
Isi buku ini mengenai hukum HAM dan hukum humaniter, sebenarnya merupakan kumpulan naskah yang pernah penulis buat dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk sosialisasi ataupun diseminasi hukum HAM mupun hukum humaniter yang melibatkan sejumlah instansi, baik dalam maupun luar negeri, misalnya TNI,ICRC,NCHR, PUSHAM-UII Yogyakarta. Buku ini tidak tersusun secara…
Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 Rv. s/d 651 Rv., namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diikuti dengan meningkatnya perkembangan perda…
Buku ini mencoba menjawab realita tersebut dengan mengupas asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif Indonesia) secara lugas dan komprehensif, mulai dari asas-asas hukum tata negara, asas-asas hukum administrasi negara, asas hukum pidana, dan asas hukum perdata berikut asas hukum acaranya, kemudian asas hukum dagang, asas hukum agraria, dan hukum ketenagakerjaan.
Pembangunan negara merupakan sesuatu yang dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal, sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa pada suatu negara. Tujuh pilar pembangunan bangsa yang disebutkan dalam buku ini yaitu, Kedaulatan pangan, Industri tangguh, sumber daya manusia (SDM), energi dan sumber daya mineral (ESDM), pertahanan dan keamanan, eko…
Buku ini diberi judul Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi. Ide dan gagasan yang penulis tuangkan ke dalam buku ini mengkritisi berbagai persoalan di seputar demokrasi, pemilu, dan kelembagaan penyelenggara Pemilu pasca-reformasi politik maupun reformasi konstitusi Indonesia. Buku ini memotret secara cukup lengkap dinamika pelaksanaan demokrasi dan Pemilu pasca-reformas…
PENGANTAR HUKUM KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA (Perspektif Hukum Laut Internasional) Letak dan kondisi geografis wilayah negara Indonesia yang berbatasan darat dan laut dengan 10 negara yakni Malaysia, Singapura, Papua New Guinea, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau dan Australia, beserta konsekuensi hukum berikut problematika lainnya merupakan kenyataa…
Siapa yang tidak ingin menjadi wanita salehah? setiap muslimah tentu saja berharap bisa menjadi idtri yang mampu menjaga kehangatan dalam rumah tangganya . Meskipun telah beberapa tahun, pernikahan yang dibangun atas dasar iman kepada Allah tentu tidak hanya diharapkan bisa meraih kebahagian di dunia, tetapi juga hingga akhirat kelak. seorang istri solehah tahu betul bagaimana menempatkan diri,…
Tanah tidak dapat dipungkiri merupakan elemen yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nilai ekonomi tanah akan meningkat karena kebutuhan manusia dan luas tanah relatif tidak bertambah. Oleh karena itu, tidak heran tanah memiliki berbagai dimensi strategis yang sangat rawan dengan konflik dan sengketa. Salah satu upaya mencegah dan meminimalisir konflik dan sengke…
Buku Prof. Enny Nurbaningsih ini sangat komprehensif, kaya dan mencerahkan sehingga menjadi penting utk dibaca dan dijadikan rujukan baik di dunia riset dan pendidikan, maupun dalam praktik pembangunan, penerapan dan penegakan hukum yang terkait dengan peraturan daerah dlm sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Ketua Mah…
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan tetapi juga melalui putusan-putusannya. Buku yang berisi mengenai perkembangan hukum acara dalam praktik ini, layak untuk diketahui oleh mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi RI) Buku ini memberikan uraian yang lengkap mengenai Mahkamah Konst…
Pertahanan merupakan salah satu aspek terpenting bagi negara yang merdeka karena aspek pertahanan menjadi agenda pokok mempertahankan berlangsungnya kemerdekaan tersebut. Ditambah lagi, salah satu tuntutan reformasi ialah mengembalikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada posisinya sebagai garda pertahanan utama bangsa dan negara. Hukum normatif tentang Ketahanan Bangsa dan Tentara Nasional In…
Persoalan yang harus dihadapi bangsa ini seperti tak pernah ada habisnya. Masalah-masalah kebangsaan-kenegaraan, liberalisme, demokrasi, hukum, pertahanan, diplomasi, budaya, negara gagal, hingga masalah lingkungan hidup, datang dan pergi silih berganti. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah masalah Pancasila yang makin jauh ditinggalkan. Pancasila sebagai tali pengikat keberagaman s…
Buku ini adalah bagian pertama dari dua buku yang menurut rencana akan saya tulis di bawah tema Sistem Hukum. Dalam penulisan tersebut saya membatasi diri dengan beranjak dari perspektif llmu Hukum secara eksklusif (baca: monodisipliner) untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari para yuris atau lawyer. Pemikiran sebagai latar belakang penulisan adalah pentingnya pemahaman mengenai sistem huku…
Pengantar Hukum Internasional karya Profesor Starke sejak lama diakui sebagai sebuah buku standar yang menyajikan suatu tinjauan luas yang dapat dan menarik atas pokok permasalahan yang berkembang pesat dan yang manfaat praktisnya semakin meningkat di tahun-tahun ini. Diantara beberapa perkembangan baru. buku ini memuat keputusan-keputusan dari Internasional Court of Justice; Perjanjian …
Buku “ringan” tidak terlampau tebal mengenai hukum HAM dan hukum humaniter ini, sebenarnya merupakan kumpulan naskah yang pernah penulis buat dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk sosialisasi ataupun diseminasi hukum HAM maupun hukum humaniter yang melibatkan sejumlah instansi, baik dalam maupun luar negeri, misalnya: TNI, ICRC, NCHR, PUSHAM-UII Jogjaka…
Pesatnya perkembangan masyarakat internasional yang ditandai oleh proses globalisasi dalam segala aspeknya, menurut lahirnya paradigma baru tentang pengajaran dan materi hukum internasional yang responsif dan proaktif dalam memahami perilaku negara, organisasi internasional dan entitas politik lainnya. Itulah sebabnya, buku ini lahir berjudul Hukum Internasional Kontemporer. Suatu karya yang…
Buku secara lengkap mengkaji hukum kepegawaian di indoensia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas