Narkotika anak: pidana dan pemidanaan

"Penyalahgunaan narkotika bukan lagi hal yang baru di Indonesia. Bahkan kejahatan narkotika disebut kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena jaringan peredaran sangat luas lintas batas negara. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang luar biasa juga untuk menanggulanginya. Salah satu yang menjadi permasalahan serius adalah ketika anak ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, ten…

Lembaga Negara : konsep, sejarah, wewenang, dan dinamika konstitusional

"Pasca reformasi konstitusi (1999-2002), perubahan lembaga negara benar-benar menjadi “mata air” yang tidak pernah kering untuk terus ditimba para peminat dan pengkaji hukum tata negara. Dibandingkan buku-buku lain dengan tema serupa yang berasal dari hasil olah pikir para pakar dan pengkaji hukum tata negara, buku ini berupaya mengambil dan menambahkan sisi lain yang acapkali diabaikan seb…

Daulat Wakil Rakyat Memilih Pejabat : konstitusionalitas persetujuan DPR dala…

"Pengisian jabatan publik merupakan sesuatu yang menarik untuk diamati dan ditelisik. Sebab, proses pengisian atau rekrutmen jabatan publik akan sangat berkorelasi dengan seberapa profesional, akuntabel, dan baik kinerja sebuah institusi nantinya. Jika prosedur penentuan jabatan publik saja sudah sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan pragmatis dan oportunis, maka jangan salahkan jika sua…

Sahabat ajak aku ke surga

Kita punya banyak sahabat. Entah berapa jumlahnya, tapi, dari sekian banyak jumlah sahabat itu, coba sesekali bertanya pada diri sendiri, “Siapakah di antara mereka yang selama ini bisa mengajak kita ke surga?” Jangan-jangan kebanyakan dari mereka selama ini bukan mengajak kita ke surga, tapi justru ke neraka. Masalahnya, mencari sahabat yang dapat mengajak kita ke surga tidak mudah. Set…

Independensi Kekuasaan Kehakiman : bentuk-bentuk dan relevansinya bagi penega…

"Intervensi terhadap independensi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maupun intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, adalah suatu hal yang bersifat fatal bagi penegakan hukum. Hal tersebut bukan hanya merugikan lembaga kekuasaan kehakiman semata, melainkan lebih merugikan bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan dan…

Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik

"Selama ini masyarakat hanya mengetahui jika putusan pengujian undang-undang di MK sifatnya prospektif (ke depan). Padahal diantara seribuan perkara yang sudah diputus MK, terdapat juga putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut). Putusan yang bersifat retroaktif ini jumlahnya sangat sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim konstitusi harus bermunajat dan mempertimban…

Pengujian Konstitusional Undang-Undang : rigiditas tindak lanjut dalam pemben…

"Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan fundamental yang diadopsi dalam institusi peradilan kontemporer berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pasca reformasi, kewenangan ini secara konstitusional diatur dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia semenjak amendemen konstitusi. Kewenangan pengujian undang-undang ini…

Mengelola kinerja kementerian dan pemerintahan

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9789795036098

Deskripsi Fisik

xiv, 194 hlm.: ill.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351 WIB m

Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara

Era globalisasi, batas antarnegara semakin kabur. Tak ada dinding yang bisa menyekat manusia. Dunia, dalam globalisasi ini, seakan telah dilipat. Ia diletakkan di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh garis dan kedudukan geograö suatu negara. Manusia, di era ini, dengan mudahnya bisa bergerak ke mana pun mereka mau, melintas batas antarnegara, menembus ruang-ruang tersempit yang seb…

Hukum HAM dan Hukum Humaniter

Isi buku ini mengenai hukum HAM dan hukum humaniter, sebenarnya merupakan kumpulan naskah yang pernah penulis buat dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk sosialisasi ataupun diseminasi hukum HAM mupun hukum humaniter yang melibatkan sejumlah instansi, baik dalam maupun luar negeri, misalnya TNI,ICRC,NCHR, PUSHAM-UII Yogyakarta. Buku ini tidak tersusun secara…

Penyelesaian sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 Rv. s/d 651 Rv., namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diikuti dengan meningkatnya perkembangan perda…

Undang-Undang Pemilihan Umum : Pedoman terlengkap undang-undang pemilu terbar…

Buku ini berisi Undang-Undang Pemilu yang berlaku untuk Pemilu 2019, yakni: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, beserta semua lampiran dan penjelasannya. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan penjelasannya. Selain itu, terdapat pula ulasan menge…

Pengantar hukum Indonesia

Buku ini mencoba menjawab realita tersebut dengan mengupas asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif Indonesia) secara lugas dan komprehensif, mulai dari asas-asas hukum tata negara, asas-asas hukum administrasi negara, asas hukum pidana, dan asas hukum perdata berikut asas hukum acaranya, kemudian asas hukum dagang, asas hukum agraria, dan hukum ketenagakerjaan.

Ngeri-ngeri sedap : catatan kritis dan kumpulan tulisan Ketua Komisi III DPR RI

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9786027936652

Deskripsi Fisik

xviii, 576 hlm.: ill.; 23 cm 

Judul Seri

-

No. Panggil

361 SOE n

Urbanization, human capital and regional development : indonesian experiences

“This is a timely book addressing challenges facing Indonesia as 70 percent of our population will be urbanized in the near future and the urgent need to develop our human capital as 50 percent of our population is below 30. It is a must read and reference for all, especially for policy makers as we think through how to ensure development will be achieved in a balanced way throughout Indonesi…

7 Pilar Pembangunan Bangsa

Pembangunan negara merupakan sesuatu yang dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal, sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa pada suatu negara. Tujuh pilar pembangunan bangsa yang disebutkan dalam buku ini yaitu, Kedaulatan pangan, Industri tangguh, sumber daya manusia (SDM), energi dan sumber daya mineral (ESDM), pertahanan dan keamanan, eko…

Model Intelijen Kejaksaan : Sebagai intelijen penegak hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786025152474

Deskripsi Fisik

xiv, 167 hlm.: 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 DEW m

BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara

Buku ini merupakan upaya Refly untuk memadukan latar belakang keilmuannya sebagai seorang ahli hukum tata negara dengn pengalaman praktisnya sebagai pengurus BUMN. Pada dasarnya, BUMN hadir sebagai pengejawantahan dari sistem ekonomi konstitusi yang tercantum baik dalam pembukaan maupun pasal-pasal dalam UUD 1945, terutama Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) yang menegasakan bahwa penguasaan negara …

Quo Vadis Intelijen Kejaksaan : sebuah upaya reposisi sebagai intelijen peneg…

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786025152467

Deskripsi Fisik

xiv, 182 hlm.; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 DEW q

Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9786026795342

Deskripsi Fisik

xiii, 300 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

330 AGU m

Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia

Buku ini secara komprehensif dan runtut menjelaskan pemilu di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga pemilu 2019, dengan disertai analisis yang tajam dan argumentatif. Selain itu, buku ini juga menjelaskan hal lementer, yaitu bahwa pemilu menjadi pengejawatahan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang MK yang mengemukakan postulat yang pada dasarnya mengacu pad…

Etika Administrasi Negara

Masalah etika dan moral dalam proses administrasi negara memiliki posisi yang sangat penting dalam proses administrasi negara. Pertimbangan-pertimbangan etika sama sekali bukan merupakan langkah mundur, tetapi justru merupakan upaya untuk menemukan pranata-pranata pembangunan yang berwatak dan bermoral serta untuk mendapatkan bentuk interaksi yang ideal antara aparat negara dengan setiap warga …

Sosiologi Korupsi

Salah satu fenomena sosial yang selalu menjadi racun bagi masyarakat di berbagai negara adalah perilaku korupsi. Fenomena inipun merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh sebagian besar negara di dunia. Sejalan dengan perubahan kemampuan manusia, cara melakukan korupsi pun bervariasi bergantung pada cara licik manusia melakukan korupsi. Semakin canggih ia merumuskan rekayasa kehidupan, semaki…

Diplomasi tanpa kehilangan muka :peran konsep mianzi di balik normalisasi hub…

Mianzi atau muka adalah bagian penting dari tubuh manusia yang dapat menjadi 'jendela hati' pemiliknya. Mianzi sebagai konsep nilai dalam budaya Tiongkok adalah norma atau tuntunan tentang 'kehormatan' dalam interaksi sosial, 'menjaga atau menyelamatkan muka' dan 'kehilangan muka' adalah dua dimensi utama yang dicakupnya.

Fire and furry : menyingkap rahasia memalukan di balik pemerintahan Donald Trump

Sembilan bulan pertama kepemimpinan Donald Trump penuh dengan kegaduhan dan keterkejutan di seantero negeri. Dan kini, berkat aksesnya ke Sayap Barat, Wolff menghadirkan kisah menarik tentang cara Trump menjalankan kekuasaan dengan keputusan yang selalu berubah dan cenderung berapi-api. Dalam buku mencengangkan ini, Wolff menyajikan banyak detail baru tentang kekacauan di Ruang Oval. Antara la…

Pemilu bermartabat : reorientasi pemikiran baru tentang demokrasi

Buku ini menandai suatu pemikiran atau cara pandang baru berdemokrasi. Apabila semula demokrasi hanya cenderung dimaknai sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, dalam buku ini filosofi dogmatic-formalistis demokrasi itu memperoleh roh Pancasila. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat yang sudah dikenal mendunia sebagai the Indonesian jurisprudence itu, demokrasi dogmatic-formalis…

WNI keturunan Tionghoa dalam stabilitas ekonomi dan politik Indonesia

WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi & Politik Indonesia Buku ini berusaha memotret kehidupan WNI keturunan Tionghoa secara objektif dan apa peranan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga bermanfaat bagi proses persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh bagi Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, asas Bhineka Tunggal Ika, dan falsafah negara kita yang berdasarkan …

Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia

Hubungan partai politik dan proses penyelenggaraan administrasi publik dalam sistem birokrasi pemerintah tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, namun keduanya dapat dibedakan peran dan sistemnya. Eksistensi partai politik sebagai salah satu ciri pemerintahan demokratis, diperlukan sarana politik demokrasi lainnya, yakni diselenggarakannya pemilihan umum yang adil. Semenjak dikembangkann…

Skandal Politik Tokoh-Tokoh Dunia

Dunia politik selalu sarat intrik dan skandal. Perebutan kekuasaan selalu menjadi jerat yang saling bertautan dan membelenggu. Menyerang atau diserang, hukum rimbalah yang berlaku bisa menjadi bisnis yang sangat kotor—dengan memanfaatkan posisi politiknya, seorang tokoh atau elite politik bisa melakukan apa saja untuk kepentingan politik kekuasaannya, lmemakan' atau `dimakanl Walaupun skandal…

Deradikalisasi kebijakan, strategi dan program penanggulangan terorisme

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

9786025713279

Deskripsi Fisik

300 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

303 IDR d