Dialektika Ilmu Pemerintahan

Buku yang merupakan hasil penyuntingan ini merupakan sebuah daftar kompilasi dari materi yang mencakup ilmu kepemerintahan yang diambil dari Temu Kajian Ilmu Pemerintahan 1982-1992 serta hasil adaptai dari sebagian tulisan terbaik pada Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Institut Ilmu Pemerintahan yang pernah terbit antara tahun 1980-2005. Kompilasi yang terdapat di dalam buku ini penting digu…

Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi

Buku ini diberi judul Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi. Ide dan gagasan yang penulis tuangkan ke dalam buku ini mengkritisi berbagai persoalan di seputar demokrasi, pemilu, dan kelembagaan penyelenggara Pemilu pasca-reformasi politik maupun reformasi konstitusi Indonesia. Buku ini memotret secara cukup lengkap dinamika pelaksanaan demokrasi dan Pemilu pasca-reformas…

Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu

Suatu pemetaan dimensi-dimensi strategis administrasi publik termasuk informasi tentang "core competencies" yang harus diperhatikan dalam administrasi publik. Kompetensi-kompetensi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi penyusun kurikulum akademik. Kemampuan dalam menyusun suatu kebijakan publik, merancang struktur organisasi publik, menerapkan prinsip-prinsip manajemen publik, menggunakan mora…

Pengantar Bela Negara untuk Perguruan Tinggi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786024347291

Deskripsi Fisik

xii. 220 hlm., ilus.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

323.6 KUS p

Indonesia Dream : revitalisasi dan realisasi pancasila sebagai cita-cita bangsa

INDONESIAN DREAM menawarkan revitalisasi narasi Pancasila sebagai cita-cita manusia dan bangsa Indonesia yang cenderung sudah luntur dewasa ini. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan Pancasila hanya sebagai “penengah” perdebatan antara kelompok yang menawarkan politik identitas versus politik “NKRI harga mati”. Ini membuat Pancasila kurang menyentuh secara personal, persatuan yang…

Aparatur Sipil Negara : Pendukung Reformasi Birokrasi

Buku ini mengulas sisi permasalahan kepegawaian sipil di Indonesia, mulai dari sistem hama hingga sistem yang baru; perubahan paradigma pemerintahan, manajemen aparatur sipil, serta alternatif solusi persoalan yang dihadapi dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian sipil di Indonesia dalam mendukung reformasi birokrasi.

Pengantar Bela Negara Untuk Perguruan tinggi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786024347291

Deskripsi Fisik

viii, 217 hlm.: ill.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

360 KUS p

Hukum Kepegawaian di Indonesia

Buku secara lengkap mengkaji hukum kepegawaian di indoensia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 397 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

900 IND d

Manajemen Pemerintahan

Organisasi dan manajemen Pemerintahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, natar lain: faktor kultur dan budaya dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pengaruh faktor budaya dan kultur yang berupa nilai, norma, dan sikap maupun ekseptasi para pegawai terhadap organisasi dan manajemen pemerintahan, memaksa pemerintah melakukan berbagai langkah dan tindakan dalam penyelenggaraaan Negara…

Hukum Keuangan Negara

Buku ini dapat dijadikan referensi utama dalam memahami Hukum Keuangan Negara yang pembahasannya meliputi: Pengertian, Ruang Lingkup, Kedudukan, Prospek Keuangan Negara, Pengelolaan Keuangan Negara dan APBN, pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara dan APBN, defisit dan inflasi APBN, serta tinjauan hukum pinjaman luar negeri. Keuangan dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pa…

5 Pilar Revolusi Mental Untuk Aparatur Negara

“…Buku ‘5 Pilar Revolusi Mental’ mengupas aplikasi konkret revolusi mental pada aparatur negara, dilengkapi contoh positif dari para pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah…” Tjahjo Kumolo, SH - Menteri Dalam Negeri RI “…Substansi ‘5 Pilar Revolusi Mental’ sangat komprehensif dan aplikatif untuk dapat diterapkan pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemda di Indonesia…�…

Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Kasus-Kasus Tindak Pidana Nark…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786029285208

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

LAP-330 PPATK i 2016

Tipologi Pencucian uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786029285147

Deskripsi Fisik

x, 112 hlm.; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

LAP-330 PPATK t 2016

Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

XIV, 350 hlm.; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

KPRES-330 BAP k 2003

Indikator ( Red Flag ) Transaksi Keuangan Mencurigakan Dengan Indikasi Tindak…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786029285178

Deskripsi Fisik

v, 93 hlm.; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

LAP-330 PPATK i 2016

Indikator ( Red Flag ) Transaksi Keuangan Mencurigakan Dibidang Pasar Modal

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786029285185

Deskripsi Fisik

xv, 104 hlm.; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

LAP-330 PPATK i 2016

Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Penyedia Barang dan Jasa Ser…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786029285182

Deskripsi Fisik

ix, 52 hlm.; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

LAP-330 PPATK r 2016

Lembaga Negara Independen: dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kemb…

seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. setelah reformasi 1998 lembaga negara independen mulai mendapat tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen antara lain komisi yudisial dan komisi pemilihan umum. umumnya lembaga negara independen hadir karena kinerja lembaga yanga da dianggap tidak m…

Partisipasi dalam Upaya Bela Negara

Membahas hakikat bela negara di tengah kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dengan segala persoalan, ancaman, tantangan, dan dinamikanya. Buku ini membahas siapa saja pihak-pihak yang semestinya melakukan upaya bela negara dan bagaimana partisipasi masyarakat seyogyanya dilaksanakan.

Indonesia Mencegah Jilid II : pertimbangan hukum, senjata pencegahan korupsi …

Indonesia Mencegah jilid II adalah seri lanjugan dari buku Indonesia Mencegah. Buku ini berisi mengenai berbagai cara pencegahan untuk melawan korupsi. “Senjata” yang digunakan, yang dijelaskan dalam buku ini dengan memberikan PERTIMBANGAN HUKUM, yakni Pendapat Hukum (legal opinion), Pendamping Hukum (legal assistance), dan Audit Hukum (legal audit).

Reformasi Birokrasi Kontekstual

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789794209813

Deskripsi Fisik

xv, 307 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658 DWI r

Melindungi Negara

Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk membahas hal-hal yang menyangkut negara. Melindungi negara merupakan upaya yang perlu diselenggarakan seluruh komponen bangsa dalam rangka menjaga negara yang sedang mengupayakan dan mencapai tujuan negara. Upaya ini terdiri dari dua unsur penting, yaitu mengamankan negara, dan mempertahankan negara. Mengamankan negara merupakan upaya yang dilakuka…

Akuntansi Pemerintahan

Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintahan sebagai kebutuhan yang tidak lagi terelakkan. Upaya pemerintah melahirkan laporan keuangan yang andal dalam beberapa tahun terakhir menciptakan banyak kasus di lapangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi akuntansi pemerintahan untuk akhirnya menuntun bidang ilmu ini ke dalam dinamika yang…

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: introduction to the indonesian admini…

Obyek kajian hukum administrasi ada­lah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkung­an kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertum­pu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hu­kum, penyelenggaraan kekuasaan Peme­rintahan hendaknya memberikan jaminan perlindunga…

Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter: suatu sistem pertahanan komplemen sistem…

Sudah lebih dari satu dekade,system pertahanan untuk menghadapi ancaman nonmiliter diundang-undangkan tetapi sampai sekarang belum ada yang memikirkan konsep system implementasinya. Akibatnya, NKRI tidak memiliki pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter, khususnya yang berada di luar jangkauan militer. Padahal, ancaman nonmiliter di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan berneg…

Peraturan Presiden RI Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

417 hlm.: i. 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

PPRES-320.1 IND p 2015

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 Tenta…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

186 hlm.: ill.; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

PER-320.1 BNPP p 2015

Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

320 hlm.: ill.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

PER-320.1 IND p 2015

Peraturan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

248 hlm.: ill.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

PER-320.1 IND p 2015