Hukum Kepegawaian di Indonesia

Buku secara lengkap mengkaji hukum kepegawaian di indoensia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 397 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

900 IND d

Manajemen Pemerintahan

Organisasi dan manajemen Pemerintahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, natar lain: faktor kultur dan budaya dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pengaruh faktor budaya dan kultur yang berupa nilai, norma, dan sikap maupun ekseptasi para pegawai terhadap organisasi dan manajemen pemerintahan, memaksa pemerintah melakukan berbagai langkah dan tindakan dalam penyelenggaraaan Negara…

Hukum Keuangan Negara

Buku ini dapat dijadikan referensi utama dalam memahami Hukum Keuangan Negara yang pembahasannya meliputi: Pengertian, Ruang Lingkup, Kedudukan, Prospek Keuangan Negara, Pengelolaan Keuangan Negara dan APBN, pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara dan APBN, defisit dan inflasi APBN, serta tinjauan hukum pinjaman luar negeri. Keuangan dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pa…

5 Pilar Revolusi Mental Untuk Aparatur Negara

“…Buku ‘5 Pilar Revolusi Mental’ mengupas aplikasi konkret revolusi mental pada aparatur negara, dilengkapi contoh positif dari para pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah…” Tjahjo Kumolo, SH - Menteri Dalam Negeri RI “…Substansi ‘5 Pilar Revolusi Mental’ sangat komprehensif dan aplikatif untuk dapat diterapkan pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemda di Indonesia…�…

Lembaga Negara Independen: dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kemb…

seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. setelah reformasi 1998 lembaga negara independen mulai mendapat tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen antara lain komisi yudisial dan komisi pemilihan umum. umumnya lembaga negara independen hadir karena kinerja lembaga yanga da dianggap tidak m…

Partisipasi dalam Upaya Bela Negara

Membahas hakikat bela negara di tengah kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dengan segala persoalan, ancaman, tantangan, dan dinamikanya. Buku ini membahas siapa saja pihak-pihak yang semestinya melakukan upaya bela negara dan bagaimana partisipasi masyarakat seyogyanya dilaksanakan.

Indonesia Mencegah Jilid II : pertimbangan hukum, senjata pencegahan korupsi …

Indonesia Mencegah jilid II adalah seri lanjugan dari buku Indonesia Mencegah. Buku ini berisi mengenai berbagai cara pencegahan untuk melawan korupsi. “Senjata” yang digunakan, yang dijelaskan dalam buku ini dengan memberikan PERTIMBANGAN HUKUM, yakni Pendapat Hukum (legal opinion), Pendamping Hukum (legal assistance), dan Audit Hukum (legal audit).

Reformasi Birokrasi Kontekstual

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789794209813

Deskripsi Fisik

xv, 307 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658 DWI r

Melindungi Negara

Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk membahas hal-hal yang menyangkut negara. Melindungi negara merupakan upaya yang perlu diselenggarakan seluruh komponen bangsa dalam rangka menjaga negara yang sedang mengupayakan dan mencapai tujuan negara. Upaya ini terdiri dari dua unsur penting, yaitu mengamankan negara, dan mempertahankan negara. Mengamankan negara merupakan upaya yang dilakuka…

Akuntansi Pemerintahan

Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintahan sebagai kebutuhan yang tidak lagi terelakkan. Upaya pemerintah melahirkan laporan keuangan yang andal dalam beberapa tahun terakhir menciptakan banyak kasus di lapangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi akuntansi pemerintahan untuk akhirnya menuntun bidang ilmu ini ke dalam dinamika yang…

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: introduction to the indonesian admini…

Obyek kajian hukum administrasi ada­lah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkung­an kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertum­pu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hu­kum, penyelenggaraan kekuasaan Peme­rintahan hendaknya memberikan jaminan perlindunga…

Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter: suatu sistem pertahanan komplemen sistem…

Sudah lebih dari satu dekade,system pertahanan untuk menghadapi ancaman nonmiliter diundang-undangkan tetapi sampai sekarang belum ada yang memikirkan konsep system implementasinya. Akibatnya, NKRI tidak memiliki pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter, khususnya yang berada di luar jangkauan militer. Padahal, ancaman nonmiliter di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan berneg…

Doktrin Pertahanan Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 94 hlm.: ill.; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

LAP-350 KHAN d -

Round Table Discussion Tentang Penanganan Status Warga Negara di Wilayah Perb…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 97 hlm.: ill.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

LAP-341 KPH r 2012

Buku Pedoman: bendaharawan pegawai administrasi pengawas keuangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

988 hlm.: ill.; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

HAN-657 IND b -

Doktrin Pertahanan Keamanan Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

44 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.6 IND d

Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Di Lingkungan Kerja

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 33 hlm.: ill.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

355 IND p

Terjemahan Peraturan Perundangan-undangan Negara Asing Di bIDANG Kewarganegaraan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 143 hlm.: ill.;24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 IND t

Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Evaluasi Gerakan Disiplin Nasional Instansi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ii, 51 hlm.: ill.; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 POL p

Terjemahan Peraturan Perundang-Undangan Negara Asing Di Bidang Kewarganegaraan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 193 hlm.: ill.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

323 KEH t

Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

346 ,hlm.: ill.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

900 SLA n

Penyusun Laporan AKIP: modul 5 dari 5 modul sosialisasi sistem akutanbilitas …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 49 hlm.: ill.; 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

330 IND p

Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator

Acipkali publik menybut era desentralisasi sebagai era 'razim pilkada'.dengan 33 provinsi,512 kabupaten dan kota,hampir tiada tanpa pilkada.salah satu implikasi pelaksanaan pilkada adalah munculnya banyak konflik yang disebabkan oleh pelanggran hukum.

Penerapan Good Governance di Indonesia

Buku Penerapan Good Governance di Indonesia yang merupakan hasil kajian dari Lembaga Administrasi Negara ini akan memaparkan bagaimana pandangan berbagai kalangan terhadap penerapan good governance di Indonesia.

Strategi Pertahanan Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 130 hlm.: ill.; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.6 IND s

Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028730174

Deskripsi Fisik

xxiv, 401 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 TUT k

Patriotisme Semangat Bela Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789799515711

Deskripsi Fisik

194 hlm.: ill.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 SUR p

Menapaki Perjalanan Bangsa: catatan 80 tokoh nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791874205

Deskripsi Fisik

xxiv, 934 hlm.: ill.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 SUS m

Round Table Discussion Tentang Penanganan Status Warga Negara di Wilayah Perb…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 60 hlm.: ill.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 IND r