Hukuman mati. Sungguh, telah lama eksis di muka bumi. Tidak ada yang tahu pasti kapan mulai ada. Tapi kita bisa mengerti, setidaknya sebelum atau ketika berlaku di UU Hammurabi, 1750-an SM. Kontroversi hukuman mati baru-baru saja. Tepatnya setelah para filosof atau para ahli menyampaikan pendapat dan sikapnya, 1750-an M. Sekitar 3.500 tahun (35 abad) setalah UU Hammurabi. Dan kini masing-masing…
Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni corruptio atau corruptus yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt dalam bahasa Prancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah coruptie (korruptie). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia (Andi Hamzah, 199…
Buku ini membahas mengenai seluk-beluk yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi. Dengan kata lain, buku ini membahas seluk-beluk yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pembahasan dalam buku ini merupakan hal baru karena pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep baru, bukan saja bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia karena konsep pertanggungjawaban pidana kor…
Sejak diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ),Indonesia telah memperbaiki tiga UU HaKI sebelumnya,dan membentuk UU HaKI yang lain (UU Perlindungan Varitas Tanaman,UU Desain Industri,UU Rahasia Dagang, UU Tata Letak Sirkuit Terpadu…
Hukum pidana di Indonesia saat ini secara historis terkait erat dengan hukum pidana Belanda. Harus diakui, dengan mewarisi hukum pidana Belanda, kita juga mewarisi karakternya yang berbasis pada konflik, yakni bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan sengketa dan kerugian material akibat tindak pidana, harus diselesaikan melalui pengadilan—yang dipandang sebagai satusatunya sarana untuk men…
“Mana yang lebih penting, menyeret para koruptor dan memenjarakan mereka, atau melakukan pencegahan korupsi?” Sudah lama kita mengenal istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun sayangnya, fokus kita sejauh ini hanya pada isu korupsi. Akibatnya, dua yang lainnya (kolusi dan nepotisme) nyaris terabaikan. Padahal potensi dan dampak yang ditimbulkan oleh keduanya sama berbahaya dengan…
Perkembangan tindak pidana melaiui proses kriminalisasi ke dalam hukum positif pasca kemerdekaan bcrsifat rekodifikasi terbuka dengan misi dekolonialisasi, harmonisasi, konsolidasi, aktualisasi, modernisasi, demokratisasi dan sinkronisasi, dengan metode evolusioner, global, kompromi, dan komplementer (pendayagunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi). Segala bentuk perkembangan tersebut har…
Buku ini merupakan himpunan karya tulis ilmiah tentang hukum yang sebagian besar sudah dimuat dalam berbagai majalah ilmiah tentang hukum, terutama majalah Pro Justitia dan sebagian lagi merupakan karya ilmiah yang dipersentasikan dalam beberapa pertemuan ilmiah. Substansi dari masing-masing tulisan di dalamnya meliputi masalah-masalah tindak pidana atau kejahatan internasional dan ekstradisi y…
Buku ini menguraikan hubungan hukum dan hukum pidana ekonomi. Sehingga terlihat dengan jelas fungsi hukum pidana dalam lalu lintas kejahatan yang berhubungan dengan perekonomian. Buku ini membahas mengenai tujuan hukum, fungsi hukum dan hukum pidana serta hubungan antara hukum pidana dan hukum pidana ekonomi. Buku ini juga menguraikan secara rinci pengertian dari hukum pidana ekonomi, perluasan…
Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan kejahatan biasa (extra ordinary), terorganisir (organized), dan lintas negara (transnational), sehingga dapat dikategorikan seba…
Secara umum, buku ini berisi kajian teoritis dan praktik hukum pidana terorisme di Indonesia, meliputi pengertian dan ruang lingkup terorisme, asas-asas hukum pidana materiil dan formil dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidana dalam undang-undang terorisme, pertanggungjawaban pidana dan…
Buku ini mengungkapkan pelbagai problema hukum khususnya hukum pidana baik itu yang berkaitan dengan persoalan politik, pers, terorisme, hak asasi manusia, hingga korupsi. Penulis berpandangan bahwa dalam masyarakat yang sangat dinamis, diperlukan suatu solusi yang akomodatif supaya peran hukum menempati posisi primaritas. Apa sajakah solusi akomodatif itu? Simak analisis yang tajam perihal wew…