Environmental legislation : an indonesian experience

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

37 hlm.: ill.; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046598 HAR e

Transformasi Digital Untuk Penegakan Konstitusi

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 152 hlm.: ilus.; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.4 MAH t

Petunjuk tentang pembinaan kesatuan bangsa

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 151 hlm: ill; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 IND p

Konstitusi Keadilan Sosial : Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejaht…

Konstitusi keadilan sosial tidak boleh dijadikan pajangan atau sekadar rujukan dalam pidato-pidato politik atau rumusan teks hukum yang tidak mewujud dalam kenyataan. Konstitusi keadilan sosial hendaklah dijadikan rujukan yang nyata dalam teori dan praktik. Maka, sejak masa reformasi, bangsa Indonesia telah membentuk mahkamah dan membangun mekanisme pengujian konstitusional atas pelbagai kebija…

Political Science : an introduction

Political Science: An Introduction shows readers how the fundamental tenets of political science have helped important leaders make critical decisions for centuries. The authors present a balance of theoretical abstractions and applied reasoning to help readers understand how to make calm, rational choices when it comes to political manipulation. The Fourteenth Edition asks readers to explo…

Pancasila : Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara

"Hidup berbangsa dan bernegara tidak lain merupakan kehidupan berkonstitusi. Dalam konteks bernegara, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi jiwa bagi identitas konstitusional bangsa Indonesia dengan lima prinsip dasar kebangsaan, yaitu: pluralisme, inklusivisme, universalisme, nasionalisme, dan konstitusionalisme yang berindentitas Pancasila. Sementara itu, pergulatan pengaruh nilai-nilai univers…

Pengujian Konstitusional Undang-Undang : rigiditas tindak lanjut dalam pemben…

"Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan fundamental yang diadopsi dalam institusi peradilan kontemporer berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pasca reformasi, kewenangan ini secara konstitusional diatur dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia semenjak amendemen konstitusi. Kewenangan pengujian undang-undang ini…

Amendemen Konstitusi : komparasi negara kesatuan dan negara federal

Konstitusi merupakan aturan mendasar yang mengatur fungsi dan kewenangan organ-organ negara serta hubungan antara negara dan rakyatnya. Sebagaimana layaknya pohon yang hidup (living tree), konstitusi harus dapat terus tumbuh dan berkembang dengan mengikuti dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, seluruh konstitusi yang terkodifikasi di dunia dapat dikatakan memiliki klausa amend…

Etik Hakim Konstitusi : rekonstruksi dan evolusi sistem pengawasan

Dalam buku ini, Penulis mengajukan dua postulat mengenai pentingnya rekonstruksi normatif sistem pengawasan etik Hakim Konstitusi, yaitu pertama, rekonstruksi normatif melalui Perubahan UUD 1945 dan kedua, rekonstruksi normatif melalui Perubahan UU Mahkamah Konstitusi (MK). Di samping itu, Penulis juga melakukan analisis mengenai evolusi sistem pengawasan etik hakim konstitusi, baik dari s…

Hukum Tata Negara Republik Indonesia : pengertian hukum tata negara dan perke…

Edisi

2

ISBN/ISSN

9789795189534

Deskripsi Fisik

viii. 286 hlm: ill, ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 KAN h

Politik Aristoteles

Politik karya Aristoteles adalah salah satu dari naskah yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran politik, dan naskah ini mengemukakan pokok masalah yang masih selalu dihadapi oleh siapa pun yang ingin berpikir secara serius mengenai cara-cara masyarakat manusia diorganisasikan oleh pemerintah. Karya dari salah satu filsuf terbesar dunia ini bersumber dari pengetahuan Aristoteles sendi…

Pendidikan Kewarganegaraan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789792954401

Deskripsi Fisik

x, 260 hlm.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

323 WID p

Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 133 hlm.: ill.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.1 SIM t

Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator

Acipkali publik menybut era desentralisasi sebagai era 'razim pilkada'.dengan 33 provinsi,512 kabupaten dan kota,hampir tiada tanpa pilkada.salah satu implikasi pelaksanaan pilkada adalah munculnya banyak konflik yang disebabkan oleh pelanggran hukum.

Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028730174

Deskripsi Fisik

xxiv, 401 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 TUT k

Menegakkan Tiang Konstitusi: memoar lima tahun kepemimpinan Prof. Dr. Jimly A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028308106

Deskripsi Fisik

x, 248 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 IND m

Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi politik dan ke…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9795188453

Deskripsi Fisik

xiv, 291 hlm.: ill.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 MDM d

Konstitusi dan konstitusionalisme indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 414 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 ASS k

Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: naskah konferensi mahkamah konstitusi dan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021866856

Deskripsi Fisik

xxii, 594 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 HAS m

Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: mahkamah konstitusi sebagai m…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021866849

Deskripsi Fisik

x, 444 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 HAS d

Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9793330562

Deskripsi Fisik

xii, 311 hlm.: ill.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 MDM m

Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu

Buku ini merunut dan turut menjernihkan berbagai isu kontroversial yang muncul menyusul Amandemen atas UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada 1999-2002. Analisisnya bersifat akademik-ilmiah tetapi penyajiannya bergaya bahasa populer dan mudah dicerna.

Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789797693114

Deskripsi Fisik

xiv, 310 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 MDM m

Demokrasi, Konstitusi dan Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

39 hlm.: ill.; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 SAL d

Putusan sidang tahunan MPR RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

179 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 IND p

Mencintai bangsa dan negara: pegangan dalam hidup berbangsa dan bernegara di …

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791291101

Deskripsi Fisik

xvii, 203 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 SUM m

Dinamika hukum dan ilmu perundang-undangan di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

9794140449

Deskripsi Fisik

xvi, 262 hlm. : ill. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 AST d

Penjabaran pasal 33 UUD '45

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

66 hlm.: ill.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.01 TRI p

Selintas tentang undang-undang peradialn tata usaha negara

Membahas penjelasan umum mengenai kerangka undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, kedudukan susunan dan kekuasaan pengadilan tata usaha negara, pengertian beberapa pasal dari undang-undang peradilan tata usaha negara, hukum acara peradilan tata usaha negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha menurut hukum perdata beserta mas…

Teknik membuat undang-undang

Edisi

-

ISBN/ISSN

9794081604

Deskripsi Fisik

200 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SOE t