Viktimologi dalam sistem peradilan pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790074675

Deskripsi Fisik

xviii, 318 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SUN v

Whistleblower & Agent of Change Bela Negara Bagian Pertama (Book #3)

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786238849321

Deskripsi Fisik

xlii, 266 hlm.: ilus.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 MAR w

Hukum Pidana Militer Kontemporer

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786020524429

Deskripsi Fisik

xviii, 230 hlm.: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.014 MUL h

Kontroversi Hukuman Mati Dan Akal Sehat [e-Book]

Hukuman mati. Sungguh, telah lama eksis di muka bumi. Tidak ada yang tahu pasti kapan mulai ada. Tapi kita bisa mengerti, setidaknya sebelum atau ketika berlaku di UU Hammurabi, 1750-an SM. Kontroversi hukuman mati baru-baru saja. Tepatnya setelah para filosof atau para ahli menyampaikan pendapat dan sikapnya, 1750-an M. Sekitar 3.500 tahun (35 abad) setalah UU Hammurabi. Dan kini masing-masing…

Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia [e-Book]

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. “Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Hal ini pidana mati merupakan pidana yang paling banyak diperdebatkan di Negara Indonesia. Mer…

Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia [e-Book]

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni corruptio atau corruptus yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt dalam bahasa Prancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah coruptie (korruptie). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia (Andi Hamzah, 199…

KUHP: kitab undang-undang hukum pidana

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

9795260200

Deskripsi Fisik

xix, 231 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

HKM-345 MOE k

Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang: UU RI No. 21 tah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790070318

Deskripsi Fisik

viii, 117 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

UU-345.023 SIN u

Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, …

Bagian kedua buku ini (Jilid 2) secara garis besar mengulas tentang proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kehakiman. Adapun materi yang dibahas meliputi kegiatan praperadilan, peradilan koneksitas, ganti kerugian dan gugatannya, rehabilitasi, panggilan oleh pengadilan, pemeriksaan, pembuktian, putusan pengadilan, acara pemeriksaan singkat, cepat ditingkat banding dan kasasi,ser…

Ajaran Pemidanaan: tindak pidana korporasi dan seluk beluknya

Buku ini membahas mengenai seluk-beluk yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi. Dengan kata lain, buku ini membahas seluk-beluk yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pembahasan dalam buku ini merupakan hal baru karena pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep baru, bukan saja bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia karena konsep pertanggungjawaban pidana kor…

Melawan Money Laundering ! : mengenal, mencegah, dan memberantas tindak pidan…

Buku ini bukan hanya membahas money laundering secara umum, tetapi juga menyajikan prosedur penegakan hukum perlingungan bagi pelapor dan saksi prinsip pelaporan dalam mengenali pengguna jasa ketentuan pembawaan uang fisik lintas negara, penundaan pemblokiran pemeriksaan dan penghentian transaksi terkait tindak pidana pencucian uang serta perbuatan money laundring yang wajib dihindari.

Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar yang meniadakan pidana ada dua macam, yakni yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar undang-u…

Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Sejak diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ),Indonesia telah memperbaiki tiga UU HaKI sebelumnya,dan membentuk UU HaKI yang lain (UU Perlindungan Varitas Tanaman,UU Desain Industri,UU Rahasia Dagang, UU Tata Letak Sirkuit Terpadu…

Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan = Geen Straf Zonder Schuld

Hukum pidana di Indonesia saat ini secara historis terkait erat dengan hukum pidana Belanda. Harus diakui, dengan mewarisi hukum pidana Belanda, kita juga mewarisi karakternya yang berbasis pada konflik, yakni bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan sengketa dan kerugian material akibat tindak pidana, harus diselesaikan melalui pengadilan—yang dipandang sebagai satusatunya sarana untuk men…

Penetapan Tersangka dan Praperadilan : serta perbandingannya di Sembilan Negara

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Namun di dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang merugikan hak konstitusional warga negara. Semula, tidak ada forum hukum untuk menguji keabsahan suatu penetapan tersangka, hingga akhirnya keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo…

Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Buku dengan judul Pemberantasan Korupsi di Indonesia ini membahas mengenai isu-isu menarik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa isu dibahas secara tuntas dengan memperdalam bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Berbagai alternatif upaya pemberantasan korupsi ditawarkan baik secara represif maupun preventif. Pada Bab II buku ini diba…

Tindak pidana internasional: di dalam dan di luar yurisdiksi Mahkamah Pidana …

Buku ini ,pertama, akan membahas pengertian tindak pidana internasional dan tindak pidana internasional termasuk di dalamnya adalah jenis-jenis dari keduanya; kedua, akan diuraikan upaya yang pernah dilakukan dalam rangka penegakan terhadap tindak pidana internasional. Pada bagian ketiga dan keempat, mengurai pembagian tindak pidana internasional di dalam dan di luar yuridksi Mahkamah Pidana In…

Narkotika anak: pidana dan pemidanaan

"Penyalahgunaan narkotika bukan lagi hal yang baru di Indonesia. Bahkan kejahatan narkotika disebut kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena jaringan peredaran sangat luas lintas batas negara. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang luar biasa juga untuk menanggulanginya. Salah satu yang menjadi permasalahan serius adalah ketika anak ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, ten…

Justice Collaborator : strategi mengungkap tindak pidana korupsi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021500927

Deskripsi Fisik

xxii, 175 hlm.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ILY j

SIKENCUR: sistem kendali kerurangan

“Mana yang lebih penting, menyeret para koruptor dan memenjarakan mereka, atau melakukan pencegahan korupsi?” Sudah lama kita mengenal istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun sayangnya, fokus kita sejauh ini hanya pada isu korupsi. Akibatnya, dua yang lainnya (kolusi dan nepotisme) nyaris terabaikan. Padahal potensi dan dampak yang ditimbulkan oleh keduanya sama berbahaya dengan…

Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia

Buku ini memaparkan ihwal penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pembahasannya dimulai dengan pemaparan mengenai pengertian dan proses kejahatan pencucian uang.Kemudian berlanjut pada pembahasan perihal penegakan hukum atas kejahatan TPPU,Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan permasalahan penerapannya,serta penyidikan,penuntutan dan putusan dalam perkara TPPU,Lalu diteruskan dengan…

Kompleksitas perkembangan tindak pidana dan kebijakan kriminal

Perkembangan tindak pidana melaiui proses kriminalisasi ke dalam hukum positif pasca kemerdekaan bcrsifat rekodifikasi terbuka dengan misi dekolonialisasi, harmonisasi, konsolidasi, aktualisasi, modernisasi, demokratisasi dan sinkronisasi, dengan metode evolusioner, global, kompromi, dan komplementer (pendayagunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi). Segala bentuk perkembangan tersebut har…

Praktik Hukum Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan sarana jaminan pelunasan piutang atau- pun perikatan perdata lainnya, di mana prosedur eksekusinya bukan merupakan “main hakim sendiri” (eigenrichting). Ia berasal dari dua kesatuan frasa: “jaminan” dan “kebendaan”, yang lebih dikenal dengan istilah “agunan kredit” berupa Hak Tanggungan ataupun Fidusia. Keistimewaan jaminan kebendaan adalah tersedi…

Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum

Dr. Yanti Fristikawati, SH, MH, Dekan FH UAJ: Hal menarik yang ditemukan dalam buku ini adalah bahwa penulis sedikit memberi sindiran bahwa hukum layaknya permainan sirkus, dimana para pemain harus mempunyai kepandaian dan kemahiran tersendiri. Prof.Dr. Franz Magnis Suseno, SJ: Bagi yang perlu informasi cepat dan tepat tentang masalah-masalah yang muncul di sekitar hukum di negara kita, buku y…

Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi

Buku ini merupakan himpunan karya tulis ilmiah tentang hukum yang sebagian besar sudah dimuat dalam berbagai majalah ilmiah tentang hukum, terutama majalah Pro Justitia dan sebagian lagi merupakan karya ilmiah yang dipersentasikan dalam beberapa pertemuan ilmiah. Substansi dari masing-masing tulisan di dalamnya meliputi masalah-masalah tindak pidana atau kejahatan internasional dan ekstradisi y…

Hukum Pidana Ekonomi

Buku ini menguraikan hubungan hukum dan hukum pidana ekonomi. Sehingga terlihat dengan jelas fungsi hukum pidana dalam lalu lintas kejahatan yang berhubungan dengan perekonomian. Buku ini membahas mengenai tujuan hukum, fungsi hukum dan hukum pidana serta hubungan antara hukum pidana dan hukum pidana ekonomi. Buku ini juga menguraikan secara rinci pengertian dari hukum pidana ekonomi, perluasan…

Undang-Undang RI NO.8 Tahun 1981 HAP

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

150 hlm.: ill.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

UU-340 IND u 1981

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1981 Tentang Pembinaan Dan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

50 hlm.: ill.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

IMEN-365 KDN i 1981

KUHP khusus: kompilasi ketentuan pidana dalam undang-undnag pidanan khusus

Edisi

5

ISBN/ISSN

9790072570

Deskripsi Fisik

xxiii, 1028 hlm.: ill.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

HKM-345 DJA k-

KUHP dan KUHAP : Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad

Edisi

-

ISBN/ISSN

9794212881

Deskripsi Fisik

xiv,528 hlm.: ill.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

HKM-345 SOE k -