Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
buku ini mengulas perkembangan, perubahan, dan warna-warni reformasi birokrasi di beberapa daerah di Indonesia.
Hukum tidak akan berarti tanpa jiwa moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, pengambilan keputusan hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Buku ini membahas tentang hukum pada umumnya, perihal kaidah hukum, pengembangan dan penegakan hukum, kebijakan publik mul…
Suatu pemetaan dimensi-dimensi strategis administrasi publik termasuk informasi tentang "core competencies" yang harus diperhatikan dalam administrasi publik. Kompetensi-kompetensi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi penyusun kurikulum akademik. Kemampuan dalam menyusun suatu kebijakan publik, merancang struktur organisasi publik, menerapkan prinsip-prinsip manajemen publik, menggunakan mora…
Memasuki era e-government, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, mudah, cepat diakses, dan biaya ringan. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai payung hukum bagi perlindungan terhadap hak akses informasi publik, maka pihak pemohon maupun penyedia informasi (Badan Publik) memiliki hak dan kewaj…
Analisa kebijakan sebagai metode harus dipahami dari konteks kebijakan sebagai suatu studi. Ketika pemahaman akan dimulai maka sejumlah konsep dan teori akan terkait. Konsep akan memberikan arah dalam pemikiran sedangkan teori adalah instrumen yan digunakan untuk memecahkan masalah. Kebijakan