Melalui buku ini , semua permasalahan dan jalan keluar dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dianalisis secara mendalam berdasar konsep hukum administrasi negara dan konsep penyelenggara otonomi daerah. Buku ini dapat dijadikan bahan acuan maupun pertimbangan bagi setiap kalangan (Politisi, pejabat negara , pebisnis, dan tokoh publik lainnya) dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pu…
Sebagai ujung tombak penegakan hukum, posisi seorang hakim jelas menjadi sangat penting sekaligus prestisius. Berdasarkan pertimbangan dan putusannya, hukum ditegak-kan dan keadilan diberikan kepada yang berhak. Dalam kewenangannya, para pencari keadilan memercayakan nasib mereka. Dan karena itu pula, maka kualitas hakim menjadi sama krusialnya dengan keberadaan mereka dalam memben-tuk dan mene…
Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoretisi, teknisi, dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan a…
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang l…
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi.
Sudah sejak lama persoalan negara hukum dan hak asasi manusia, selalu diperbincangkan dikalangan ahli-ahli hukum ketatanegaraan dan dikalangan para pemikir-pemikir politik. Tujuannya untuk mencari suatu konsep yang ideal, tentang negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, namun berabad-abad lamanya konsep negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dianggap ideal tersebut, selalu…
Buku ini mengulas perjalanan sistem pemilu di Indonesia sejak pertama digelar pada tahun 1955 hingga 2019. Fokus ulasannya kepada sistem pemilu legislatif, antara proporsional terbuka atau tertutup. Penulis menganggap inilah titik krusial setiap perhelatan pemilu legislatif. Menggunakan metode penelitian sosio legal, pembahasan diperkuat dengan UU Pemilu di setiap pemilu, 6 Putusan Mahkamah …
Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoretisi, teknisi, dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan a…
Secara umum fungsi undang-undang dalam suatu negara adalah sebagai pengatur masyarakat; untuk membatasi kekuasaan; sebagai a tool of social engineering; sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Buku ini menjelaskan secara berurutan tentang teori perundang-undangan: pengertian undang-undang, kedudukan undang-undang dalam hirarki norma hukum, materi muatan undang-undang, asas-asas pembentukan undan…
Logika hukum memadukan logika terapan yang langsung menyentuh peraturan perundang-undangan. Buku ini terdiri 7 bab yang membahas mengenai pengeritan logika, Filsafat, Hukum, dan Filsafat hukum --Jenis-jenis logika dan penerapannya dalam ilmu hukum --Epistemilogi hukum, ontologi hukum dan aksiologi hukum --Logika kumulatif, alternatif dan kumulatif-alternatif dalam hukum -- Eksistensi definisi d…
Fundamentals of Public International Law, by Giovanni Distefano, provides an overview of public international law’s main principles and fundamental institutions. By introducing the foundations of the legal reasoning underlying public international law, the extensive volume offers essential tools for any international lawyer, regardless of the specific field of specialization. Dealing expansiv…
Discover the challenges, excitement and rewards of law enforcement today with Dempsey, Forst, and Carter's AN INTRODUCTION TO POLICING, 9th Edition. Written by law enforcement veterans with extensive first-hand experience in all areas of policing, this book is an essential read for you or anyone you know who is considering a career in law enforcement. You'll get insight into the Black Lives Mat…
The driving force of the dynamic development of world legal history in the past few centuries, with the dominance of the West, was clearly the demands of modernization - transforming existing reality into what is seen as modern. The need for modernization, determining the development of modern law, however, clashed with the need to preserve cultural identity rooted in national traditions. With …
In Counter-Terrorism Financing: International Best Practices and the Law, Nathalie Rébé, offers a new comprehensive framework for CTF worldwide and reviews the strengths and weaknesses of current regulations and policies. Both accessible, interesting and engaging in how it approaches chronic problems of Counter-Terrorism Financing, this book provides general understanding of this topic with…
Perkembangan hukum siber di Indonesia yang begitu cepat luar biasa tidak diimbangani dengan infrastruktur hukum yang memadai. Sehingga banyak terjadi kekosongan hukum yang terpaksa di isi dengan menafsirkan hukum yang telah ada, khususnya dalam hal Perdata Siber, demikian juga Pidana Siber. Buku ini membahas beberapa hal di antaranya pengertian teknologi informasi, asas, tujuan ruang lingkup, y…
Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar yang meniadakan pidana ada dua macam, yakni yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar undang-u…
Tulisan ini mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan hukum perkawinan beda agama dan didukung dengan fakta fenomena-fenomena empirik di lapangan masih terjadinya perkawinan beda agama di tengah-tengah masyarakat yang telah terpola dalam kehidupan lembaga hukum perkawinan di Indonesia, juga menjadi salah satu alasan ditulisnya m…
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Birokrasi Pemerintah yang di dalamnya terdapat tiga persoalan sederhana namun belum diuraikan oleh pakar hukum yaitu mengenai kewenangan, jabatan, dan birokrasi. Pertama, kewenangan. Istilah ini sering kali disamakan dengan wewenang, namun jelas esensi keduanya berbeda. Implikasinya adalah ragamnya penafsiran dan kesulitan untuk mengklasifikasikan istilah …
Didorong oleh perkembangan ilmu dan teknologi, serta pesatnya perkembangan pengaturan di segala aspek kehidupan manusia dan masyarakat, maka sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa buku ini harus diselaraskan dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Tujuannya tiada lain adalah agar apa yang disajikan pada substansi ataupun sumber pustaka rujukan mampu memberikan pencerahan sekaligus pemantik s…
Hukum tidak akan berarti tanpa jiwa moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, pengambilan keputusan hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Buku ini membahas tentang hukum pada umumnya, perihal kaidah hukum, pengembangan dan penegakan hukum, kebijakan publik mul…
buku seri kedua dari buku pengantar hukum media ini, memfokuskan pada pembahasan hukum media massa. dimana secara garis besar semua penggunaan media massa atau media yang bersentuhan dan/atau bersinggungan dengan masyarakat luas atau khalayak ramai, akan berdampak terhadap hukum positif. Oleh karena itu, penggunaan media konvensional maupun new media dengan berbasis digital, selama penyampaian …
Revolusi dan konvergensi teknologi informasi perlu dibahas melalui pendekatan teori hukum, legislasi dan regulasi sehingga dapat tercapainya tujuan masyarakat informasi di Indonesia yang didasarkan Pancasila. Buku ini diawali dengan pemahaman historikal rezim cyberlaw di Indonesia yaitu tentang qua vadis undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE 2008),…